Ilustrasi
Foto: Ilustrasi
Medan, 19/9 (LintasMedan) – Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH. Bangun mengatakan, pihaknya tahun 2021 akan melakukan verifikasi faktual secara virtual sejumlah perusahaan media massa dengan melibatkan tenaga pendamping dari beberapa institusi independen dan kredibel, di antaranya lembaga perguruan tinggi.
“Dewan Pers mulai Februari atau paling lambat bulan Maret 2021 akan melaksanakan verifikasi faktual secara virtual bagi perusahaan media yang telah menjalani verifikasi administrasi,” katanya saat dihubungi lintasmedan.com, dari Medan, Sabtu (19/9).
Menurut dia, kegiatan verifikasi faktual secara virtual akan lebih mudah dan efisien jika dibandingkan dengan proses verifikasi yang dilaksanakan dengan mendatangi setiap perusahaan media ke sejumlah provinsi.
Selama ini, diakuinya, pihak Dewan Pers belum mampu melayani secara keseluruhan permohonan verifikasi faktual dari perusahaan media karena keterbatasan anggaran dan personil.
Karena itu, kata Hendry, Dewan Pers mulai tahun 2021 akan menyediakan fasilitas layanan verifikasi faktual secara virtual.
Verifikasi adalah suatu proses pemeriksaan untuk memastikan data dan informasi yang disampaikan perusahaan pers ke Dewan Pers itu sudah benar dan sesuai atau tidak.
Tugas memverifikasi media merupakan bagian penting yang menjadi mandat Dewan Pers, sebagai mana diamanatkan di dalam Pasal 15 butir g Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Verifikasi media oleh Dewan Pers semakin diperlukan oleh publik, karena jumlah media selama beberapa tahun terakhir meningkat secara tajam,” katanya.
Dewan Pers membagi proses verifikasi menjadi dua, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
Proses verifikasi administrasi, kata Hendry, sejak tahun 2018 sudah dapat dilakukan secara online.
Verifikasi administrasi meliputi pencatatan dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen perusahaan media yang telah ada atau sudah diterima oleh Dewan Pers.
Disebutkannya, perusahaan media yang menjadi domain Dewan Pers adalah media yang berbadan hukum Indonesia dan yang nama, alamat, dan penanggungjawabnya diumumkan terbuka.
Ia menambahkan, kendala terbesar Dewan Pers dalam hal melaksanakan kegiatan verifikasi adalah ratio pertumbuhan media yang pesat belum sebanding dengan kondisi kemampuan teknis Dewan Pers.
Selain itu, minimnya pemahaman dan kesadaran media terkait standar perusahaan pers, berdampak terhadap pelambatan proses verifikasi. (LMC-03)
