Madina, 9/10 (LintasMedan) – Tolak UU Cipta Kerja, ratusan massa menggelar aksi damai di gedung DPRD Mandailing Natal (Madina).
Massa dari gabungan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Madina bersama organisasi Cipayung Plus yang tergabung beberapa organisasi kemahasiswaan, PMII, HMI, IMM dan IM3, mendesak DPRD Madina menyurati DPR RI.
Aksi yang berlangsung, Jumat (9/10) sejak pukul 10.00 WIB itu, akhirnya mendapat respon anggota dewan. Massa aksi pun dipersilahkan memasuki ruang paripurna.
“Kami datang kesini untuk menyampaikan aspirasi kami. Kami menolak UU Cipta Kerja tanpa syarat. Kalian adalah wakil rakyat, kalian wajib menyampaikan aspirasi ini kepada pimpinan di pusat bahwa Madina menyatakan undang-undang tersebut haram,” kata Budi Santoso kordinator aksi.
Di hadapan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Madina dari Fraksi Partai Demokrat, Harminsyah Batubara bersama anggota DPRD dari PKS dan Hanura mengatakan sejak dari awal Partai Demokrat dan PKS tidak setuju dengan Undang – Undang Omnibuslaw yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober lalu.
“Perlu saya sampaikan bahwa anggota DPRD yang hadir pada hari ini mewakili seluruh anggota DPRD Madina. Terkait dengan aspirasi mahasiswa kami juga tidak sepakat baik secara pribadi maupun secara kepartaian. Namun perlu saya sampaikan bahwa kewenangan UU Cipta Kerja ini ada di pusat, wewenang kami di daerah hanya bisa melayangkan surat menolak,” sebut Harminsyah.
Harminsyah juga berjanji segera menindaklanjuti aspirasi massa tersebut ke DPR RI dan Presiden. (LMC-04)
