????????????????????????????????????
Tanjung Balai, 12/11 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengimbau aparatur sipil negara (ASN) tetap menjaga netralitas selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak di 23 kabupaten/kota di provinsi itu pada 9 Desember
“ASN tidak boleh memihak dan menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina saat menjadi pembicara dalam acara sosialisasi Pilkada serentak di Kota Tanjung Balai, Rabu (11/11).
Selain itu, lanjutnya, ASN juga tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan politik pasangan calon peserta Pilkada dan tetap melaksanakan disiplin protokol kesehatan.
Contoh nyata hal yang tidak boleh dilakukan ASN untuk menjaga netralitas adalah tidak memposting dukungan kepada peserta Pilkada.
“Jangan ikut memposting seseorang yang kita simpati. Simpatinya simpanlah, tidak boleh menyebarluaskan semacam bentuk dukungan kepada salah satu calon,” ujar Sabrina.
Dikatakannya, menjaga netralitas dalam Pilkada berarti tidak menjadi tim sukses pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
Sabrina yang juga Ketua Desk Pilkada Provinsi Sumut, mengakui bahwa selama tahapan Pilkada ASN kerap jadi perhatian karena bisa mempengaruhi pilihan seseorang kepada calon kepala daerah.
Karena itu, ia mengingatkan ASN tidak menggunakan fasilitas negara dan kewenangan dari jabatan yang diembannya untuk kepentingan pasangan calon tertentu.
“Hal ini penting untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan menjaga keutuhan ASN,” ujarnya.
Ia menambahkan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah mengeluarkan 131 rekomendasi hukuman terkait netralitas ASN di seluruh Indonesia.
Hukuman terbagi empat, yakni hukuman disiplin ringan, sedang, sanksi moral/pernyataan terbuka, dan sanksi moral/pernyataan tertutup.
“Pemberian sanksi tergantung beratnya pelanggaran yang dilakukan ASN,” paparnya.
Disebutkannya, Sumut pada Pilkada serentak 2020 memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 6.138.630 jiwa yang tersebar di 23 kabupaten/kota.
“Sumut adalah provinsi dengan jumlah pelaksanaan Pilkada serentak terbanyak di Indonesia,” kata Sabrina.
Desk Pilkada Sumut juga mengimbau kepada seluruh pihak khususnya yang terlibat dalam penyelengaraan Pilkada agar terus menjaga protokol kesehatan, sehingga Pilkada serentak Sumut tidak menjadi klaster baru penularan COVID-19.
“Desk Pilkada Sumut wajib menyampaikan disiplin protokol kesehatan sangat penting, karena Pilkada serentak yang digelar tahun 2020 ini dalam situasi pandemi COVID-19. Semua komponen berkewajiban menyampaikan dan mengingatkan,” tuturnya.
Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tanjung Balai Ismael Parenus Sinaga mengatakan pihaknya akan terus menjaga netralitas ASN.
“Sosialisasi ini tentu menjadi semangat kita untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada. Kita sudah berkoordinasi dengan KPU supaya tidak ada masalah dalam penyelenggaraan Pilkada,” ujar dia.
Tanjung Balai adalah tuan rumah pelaksanaan sosialisasi zona 1 yang mencakup Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Asahan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan Sibolga. (LMC-03)
