Medan, 14/5 (LintasMedan) – Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara , HM Nezar Djoeli meminta pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Ma’aruf Amin untuk menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL). Desakan itu disampaikan karena PSI menilai segudang persoalan yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut.
“Hingga saat ini banyak persoalan akibat dari aktivitas PT TPL. PSI Sumut minta kepada pemerintah untuk segera menutup perusahaan itu,” katanya Jumat (14/05).
Menurut Nezar, dua peristiwa yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Simalungun, Kamis siang yakni longsor di Dusun Sualan, Desa Nagori Sibaganding, dan banjir di ruas Jalan Sisingamangaraja, Kota Parapat disinyalir sebagai salah satu dampak lingkungan atas hadirnya perusahaan tersebut.
“Bencana yang terjadi sangat menyengsarakan masyarakat dan ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan provinsi dan pusat,”kata mantan anggota DPRD Sumut ini.
Konsesi TPL berada di dalam wilayah masyarakat adat dan itu mengakibatkan hak-hak masyarakat adat terabaikan. Selain itu, Menurut Nezar, konflik horizontal dan dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat adat setempat juga sering kali terjadi. Ditambah dampak lingkungan yang dapat menimbulkan bencana semakin besar.
Hampir semua hutan di pinggir Danau Toba, dan wilayah lain seperti Kabupaten Karo, Simalungun, Tapanuli Utara dikuasai oleh PT TPL. Aktivitas penebangan hutan yang dilakukan oleh TPL itu mengancam keberlangsungan Danau Toba. Hutan rusak, Kedalaman Danau Toba berkurang, kekayaan hayati juga hilang.
“Gubernur Sumut dan DPRD jangan tidur saja. Perhatikan masyarakat khususnya Simalungun. Jika hadirnya perusahaan tersebut lebih banyak merugikan dari pada menguntungkan rakyat, sebaiknya di tutup saja. Presiden juga harus memerintahkan kepada Kementrian LHK agar memantau kembali penebangan Hutan Produksi Terbatas disana . Bila perlu ukur ulang HPT nya. Serta tinjau kembali Izin perusahaan,” ungkap Nezar.
Kementerian selama ini tidak pernah memberikan sanksi yang tegas dan terbuka terhadap izin konsesi Kepada PT TPL berdasarkan peraturan tentang Pemberian Hak pengusahaan kepada PT Inti Indorayon Utama seluas 269.060 hektar.
Fakta di lapangan bahwa menteri Kehutanan tidak pernah berani mencabut izin konsesi PT TPL meskipun telah terbukti menguasai hutan alam di luar izin/konsesi yang diberikan sebagaimana sanksi pencabutan yang diatur dalam PP No 6 tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.(LMC-02)
