Medan, 7/10 (LintasMedan) – Wakil Ketua DPW PAN Sumut Drs Agus Salim Ujung mengapresiasi sikap Gubsu Edy Rahmayadi, yang menyatakan ogah alias tidak berminat menjadi ketua partai politik.
Gubsu Edy Rahmayadi menegaskan hal itu menjawab wacana dirinya yang bakal maju jadi Ketua Partai Demokrat Sumut.
“Sikap tegas Pak Edy Rahmayadi ini layak diapresiasi,” kata Agus Ujung menjawab wartawan, Rabu (6/10).
Hal yang membuat Ujung merasa perlu mengapresiasi sikap Gubsu Edy Rahmayadi tidak mau menjadi pimpinan partai di Sumut, karena ingin lebih fokus dalam mengurus rakyat Sumatera Utara.
“Sikap tegas dan istiqamah Pak Gubernur ini patut diacungi jempol. Itu artinya, Pak Edy Rahmayadi tidak ingin konsentrasinya terganggu, jika harus mengurusi partai politik,” kata Ujung.
Lagi pula, sebut politisi senior PAN Sumut ini, sosok Edy Rahmayadi berstatus sebagai jenderal (purnawirawan berbintang tiga) dan mantan Pangkostrad, serta pernah menjabat Ketua Umum PSSI.
“Dari perspektif fatsun politik, ketokohan Pak Edy Rahmayadi itu sudah tingkat nasional. Kalaupun suatu saat nanti menjadi pimpinan partai politik, level beliau di DPP, bukan di DPD,” ujarnya.
Ditanya soal keengganan Edy Rahmayadi memimpin partai akan berdampak pada konstelasi politik pada Pilkada Sumatera Utara 2024 ?
Agus Salim Ujung menegaskan, justru dengan tidak memimpin partai, Edy akan bebas bermanuver dan lebih mudah mendapatkan dukungan parpol.
“Dengan tidak menjadi ketua partai atau menjadi anggota partai manapun, Edy Rahmayadi tetap akan berpeluang mendapatkan dukungan partai-partai pada Pilkada Sumatera Utara mendatang,” ujarnya.
Namun, tambah Ujung, semua itu sangat tergantung kepada kinerja dan pencapaian Gubsu Edy Rahmayadi di sisa masa jabatannya saat ini, yang tinggal menyisakan dua tahun lagi.
“Jika prestasinya dianggap baik dan cemerlang, bisa dipastikan suami Hj Nawal Lubis itu akan kembali mendapatkan dukungan untuk mencalonkan diri pada periode kedua,” katanya.
Pada bahagian lain, Ujung menekankan, keengganan Pak Edy memimpin partai, tidak serta merta bisa disimpulkan, pejabat yang merangkap pimpinan parpol, tidak bisa fokus dalam bekerja.
Semua itu, pada akhirnya terpulang kepada political will dan komitmen para kepala daerah atau wakil kepala daerah tersebut.
“Jika mereka memang berniat berbuat baik untuk rakyatnya, dipastikan hasilnya akan baik pula,” kata Ujung.
Sebaliknya, jika mereka hanya sekadar ingin memanfaatkan jabatan untuk memuluskan kepentingan pribadi dan kelompok, bisa dipastikan pula program pembangunan tidak akan terealisir sesuai ekspektasi rakyat.(LMC-02)
