Madina, 14/3 (LintasMedan) – Pembangunan PasarBaru Lanyabungan yang direncanakan ramlung pada Desember 2021, hingga kini belum juga selesai.
Merasa kecewa, pedagang akhirnya menggeruduk Kantor Bupati Mandailing Natal (Madina), karena di tempat relokasi dipungut biaya oleh pemilik lahan.
Lokasi mereka berjualan saat ini bukanlah milik pemerintah. Pemilik lahan mengutip uang sewa kepada pedagang, sehingga hal tersebut memberatkan dalam situasi ekonomi yang sangat sulit.
“Sudah empat hari pemilik lahan relokasi datang meminta uang sewa tanah, antara Rp10 ribu hingga Rp20 ribu per hari. Kalau begini terus kita tidak tahan. Begitu juga dengan sampah Rp2 ribu per hari,” ungkap salah seorang pedagang, Alen (63), di Kantor Bupati, Senin (14/3).
Para pedagang berunjuk rasa ke Kantor Bupati Madina untuk menyampaikan keluhan itu. Mereka berharap Bupati HM Jafar Sukhairi Nasution, memperjuangkan nasib mereka yang saat ini di bawah tekanan pemilik lahan pertapakan relokasi pasar.
Bupati mengatakan, Dinas Perdagangan Pemkab Madina sudah melakukan mediasi dengan pemilik lahan, baik itu dengan surat perjanjian sewa menyewa lahan, namun belum terlaksana secara baik, belum ada titik terangnya.
Untuk menyikapi aksi ini, Bupati selanjutnya memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan, Jhon Amriadi dan Asisten III, Syahnan Batubara turun ke lokasi.
Para pedagang direlokasi karena Pasar Baru dalam pembangunan pasca terjadinya kebakaran.
Secara teknis, pembangunan dijadwalkan selesai Desember 2021. Namun hingga kini pasar tersebut belum selesai 100 persen untuk ditempati dan memasuki masa pemeliharaan selama enam bulan. Hal ini dikatakan Wakil Bupati, Atika Azmi Utammi Nasution.
“Pembangunan Pasar Baru itu belum selesai 100 persen untuk ditempati, karena di APBD murni 2022 sudah dianggarkan oleh Pemkab untuk pembangunan landscapenya, termasuk parit dan jalan akses mengitari pasar. Memang ini on-track kenapa belum ditempati karena memang harus selesai dulu bangunan utamanya baru bisa disentuh landscapenya,” kata Atika, kepada LintasMedan.
Sebutnya, ada dua sumber pendanaan dalam pembangunannya yang dari Kementerian progresnya sudah selesai dan memasuki masa pemeliharaan.
“Bangunan utamanya dari Kementerian PUPR dan bangunan landscapenya dari APBD Madina 2022,” paparnya.(LMC-04)
