Medan, 27/3 (LintasMedan)-
Banjir Kota Medan merupakan persoalan akut yang belum terselesaikan secara signifikan. Bahkan kawasan terdampak semakin luas dan intensitas banjir semakin meningkat dalam 20 tahun terakhir.
Banjir yang terjadi pada 22 Februari 2022 lalu sesuai dengan data BNPB melingkupi 9 kecamatan dengan 3.267 KK atau 9.428 jiwa terdampak dan 185 jiwa mengungsi Hal ini menunjukkan kompleksnya permasalahan yang terjadi.
Simplifikasi permasalahan dengan hanya melihatnya dari sisi teknis, tidak saja tidak bisa mengatasi masalah tetapi justru persoalan yang dihadapi akan semakin rumit.
Ada banyak faktor penyebab banjir yang perlu diurai untuk mengatasi banjir dari sisi teknis, administrasi, regulasi dan juga bagian yang sangat penting adalah aspek sosial budaya.
Menghimpun pandangan dan masukan dari narasumber dan peserta dalam Forum Diskusi Rabu yang dilaksanakan via zoom, Rabu (23/3) Pengda AAI Sumatera Utara dan Akademisi merekomendasikan pendekatan budaya dan pelibatan masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kota Medan.
Forum Diskusi Rabu merupakan kegiatan diskusi bulanan atas kerjasama Pengda AAI Sumatera Utara dengan Prodi Antropologi Sosial FISIP USU, Prodi Antropologi Sosial PPS Unimed, Prodi Studi Pembangunan PPS FISIP USU.
Diskusi kali ini mengangkat tema “Pendekatan Budaya Menelisik Banjir Kota Medan” dengan narasumber Walikota Medan, akademisi, praktisi, pengamat dan perwakilan warga terdampak menyampaikan berbagai pemikiran dan pandangan terkait dengan penyebab dan upaya penanggulangan banjir di Kota Medan.
Ketua Pengda AAI Sumut, Dr. Zulkifli Lubis, MA dalam sambutannya menenggarai beberapa penyebabnya utama banjir Kota Medan antara lain (1) berkurangnya daerah penyangga serapan air di area hulu Sibolangit – Deli Serdang, (2) perubahan tata ruang dan tata guna kota disekitar kawasan DAS menjadi kawasan pembangunan pemukiman real estate, pom bensin, hotel dan lain sebagainya, (3) praktek perilaku membuang sampah di sungai maupun sembarang tempat telah menyebabkan penyumbatan di saluran air utama didalam kota dan sedimentasi serta penyumbatan di hilir sungai di Belawan, serta (4) belum terlibatnya masyarakat didalam upaya menanggulangi banjir di Kota Medan.
Dalam hal ini Zulkifli Lubis menyoroti pentingnya pendekatan budaya dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir dan pentingya upaya tersebut untuk didorong agar pemahaman tersebut menjadi acuan kebijakan dan implementasinya.
“AAI Pengda Sumatera Utara bersama akademisi Kota Medan mendorong upaya pendekatan budaya dengan partisipasi warga Kota Medan melalui Forum Warga Kota Medan. Harapannya banjir Kota Medan bisa lebih diatasi bersama secara lebih partisipatif”,<span;> ucapnya menegaskan.
<span;>Pentingnya pendekatan budaya, juga disampaikan Dr. Fikarwin Zuska, MA – Dosen Antropologi FISIP USU dan Dr. Hidayat, M.Si – ketua Prodi Antropologi Sosial Pascasarjana Unimed. Fikarwin menyoroti pentingya mengkombinasikan antara pandangan orang dalam yaitu masyarakat terdampak banjir (emic view), pandangan ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait (ethic view) dan menyeluruh (holistic) disetiap level dalam menelisik banjir banjir di Kota Medan.
Pendekatan budaya menghendaki perubahan budaya warga, pemerintah, pengusaha dalam mengkelola hutan, serta perubahan budaya korban dan pemangku proyek penanganan banjir”, sebut Fikarwin.
Ir. Jaya Arjuna, M.Sc, Pengamat Banjir Kota Medan mengakui pentingnya pendekatan budaya dalam penanggulangan banjir Kota Medan.
Namun, selain pendekatan budaya, harus di tuntaskan dulu pendekatan tekhnik dan administratif, “Penanganan Banjir Medan harus memiliki kekuatan hukum lewat Keppres serta memanfaatkan penggunaan teknologi. Dengan data dan tekhnologi yang benar, banjir Kota Medan bisa di tangani dalam waktu 2 tahun dengan lebih efektif dan lebih hemat dibandingkan penanganan tambal sulam selama ini. Kita harus belajar dari sejarah, agar tidak lagi merugikan harta komunal dan personal yang begitu besar”, paparnya.
<span;>Doni Latuparisa – Direktur Walhi Sumut menambahkan bahwa penanggulan banjir harus di lakukan dengan cara <span;>“Pembangunan harus menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik, mempertimbangkan keadilan antar generasi dan berbasis sumber daya local serta tidak mengesampingkan corak sosial budaya yang berlaku”.
Sementara Prof. Subhilhar, MA., PhD, Ketua Program Pascasarjana Studi Pembangunan FISIP USU menyampaikan pemikiran reflektifnya bahwa banjir selalu datang tetapi kita selalu mudah lupa, hanya ingat bahwa ada masalah Kota pada saat sedang banjir. Padahal, dalam konteks pembangunan, banjir merupakan persoalan kota di manapun yang harusnya melibatkan banyak pihak untuk menyelesaikannya bersama”.
Elfina, mewakili masyarakat yang terkena dampak banjir, ia berharap agar penanggulangan banjir yang diterapkan lebih manusiawi kepada korban tanpa tiba-tiba melakukan relokasi. Sedangkan Rima Dani, Perempuan Peduli Banjir Kota Medan, menyampaikan bahwa masyarakat terdampak banjir tidak mempunyai banyak pilihan di area wilayah tanpa banjir. Sehingga sebaiknya tawaran penanganan tidak berbasis proyek.
“Upaya relokasi sejauh ini tidak menyelesaikan permasalahan banjir, namun dapat menimbulkan permasalahan baru hilangnya lapangan pekerjaan serta akses atas fasilitas umum pada masyarakat sekitar sungai yang di relokasi. Disamping itu terdapat calo / broker yang di temui oleh masyarakat dilapangan merampas uang ganti rugi korban relokasi”keluhnya.
Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M dalam kesempatan tersebut menyadari kompleksitas permasalahan yang ada dan dibutuhkannya pemahaman yang komprehensif dan upaya kolaboratif agar berhasil menanggulangi permasalahan banjir di Kota Medan. Beliau membuka diri atas masukan dan siap bekerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan banjir secara kolaboratif.
Penanganan Banjir kota Medan harus dilakukan secara kolaboratif dan kompehensif. Semua sektor punya andil dalam keberhasilan pernyelesaian permasalahan banjir antara lain pemerintah, akademisi, Balai Wilayah Sungai (BWS), Balitbang dan sebagainya,” paparnya.(LMC-02)
