Menanggapi hal itu anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, mendorong Pemkot Medan melalui Dinas Sosial (Dinsos) agar lebih aktif melakukan pendataan terhadap masyarakat yang harusnya mendapat bantuan.
“Tentu ini sebuah miskomunikasi, sehingga ada masyarakat yang memiliki kartu bantuan tapi tidak ada saldonya,” ucapnya kepada wartawan di Medan, Kamis (12/5).
Syaiful juga meminta Dinsos untuk gerak cepat (gercep) dengan melakukan pendataan yang akurat, sehingga kejadian seperti kemarin tidak terulang lagi.
“Dinsos harus bisa mengikuti gercep Pak Wali. Kejadian ini sebenarnya sudah berlarut-larut dan masih banyak masyarakat yang mengalaminya. Kalau bisa Dinsos langsung turun ke lapangan melakukan pendataannya,” katanya.
Selain itu, Syaiful, juga menyarankan agar Dinsos membuat layanan interaktif terkait penyaluran Bansos di Kota Medan. Pasalnya, Bansos tersebut merupakan program Kemensos.
“Kedatangan masyarakat ke Kantor Wali Kota merupakan bentuk bingungnya mereka mau melapor kemana. Tidak mungkin masyarakat mengadu ke Pusat. Oleh sebab itu, perlu kiranya Dinsos membuat layanan interaktif agar warga ada tempat pengaduannya,” tandasnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), Khoiruddin Rangkuti, saat dikonfirmasi wartawan mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan pembersihan data, lalu melakukan pengajuan kembali ke Kemensos.
“Apakah diterima atau tidak, Kemensos yang punya wewenang. Kita hanya memfasilitasi saja,” ucapnya.
Saat disinggung apakah pihaknya menyediakan layanan interaktif, Khoiruddin mengaku bahwa pihaknya sudah menyediakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kelurahan maupun kecamatan.
“Bagi masyarakat yang ingin mengadu terkait Bansos bisa melalui petugas pendamping. Tentu itu nanti diteruskan ke kita dan akan ditindaklanjuti,” tutupnya.(LMC-02)
