Medan, 18/8 (LintasMedan) – Banjir yang terjadi pada sejumlah kawasan di Kota Medan pada Kamis (18/8/2022) menjadi indikasi bahwa pembangunan drainase yang belakangan ini gencar dilakukan oleh Dinas PU Kota Medan belum beres.
Faktanya, banjir terjadi karena luapan air akibat tidak mampu ditampung oleh saluran drainase hingga akhirnya menggenangi jalan dan pemukiman warga.
“Pagi ini saya menerima laporan dari warga di Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, di Sei Batang Hari yang mengalami kebanjiran akibat drainase tak berfungsi. Banjir di kawasan tersebut sudah selutut orang dewasa. Ini harus menjadi perhatian serius aparat Pemko Medan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan, Rudiawan Sitorus, Kamis (18/8).
Banjir yang kembali melanda Kota Medan ini menurutnya harus menjadi perhatian serius dari Pemko Medan. Sebab, anggaran untuk pembenahannya sudah disetujui.
“Kita menyetujui anggaran besar untuk menyelesaikan persoalan banjir dan infrstruktur. Alokasi anggaran yang besar tidak bisa dinilai sebagai satu keseriusan kalau implementasi di lapangan juga tidak beres, banjir ini buktinya,” ujarnya.
Anggaran infrastruktur yang saat ini menyentuh angka 1 triliun akan sia-sia saja jika pengelolaan anggaran dan impementasi di lapangan juga tidak beres.
“Harapan warga sangat besar ke Pemko Medan saat ini dengan program Medan TAJIR (Tanpa Banjir-red). Ketika anggaran besar sudah disiapkan namun kenyataannya tetap saja banjir, kita patut mengevaluasi, ada apa ?,” tanya Rudiawan.
Menurutnya, dengan anggaran besar, harusnya Pemko Medan membuat pemetaan yang jelas kawasan mana yang prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu.
“Kawasan kawasan rawan banjir perlu menjadi perhatian, dengan anggaran besar yang ada harusnya mampu menyelesaikan persoalan. Saya melihat ada kebijakan-kebijakan yang kurang pas yang dilakukan dinas terkait di lapangan,” ungkapnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PKS Kota Medan ini juga menyarankan Wali Kota Medan untuk melihat permasalahan ini secara menyeluruh.
“Visi dan misi Wali Kota Medan sudah sangat baik, ditopang dengan anggaran yang memadai. Tetapi jika implementasi visi misi di lapangan dilakukan oleh orang yang tidak cakap, kita mengkhawatirkan persoalan ini akan menjadi bumerang ke Wali Kota Medan,” demikian Rudiawan Sitorus.(LMC-02)
