Medan, 31/1 (LintasMedan) – Fraksi PDI Perjuangan (F-PDI Perjuangan) DPRD Kota Medan sependapat dengan pemerintah setempat terkait perlindungan dan pengembangan UMKM.
UMKM dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Berdasarkan fakta dan realita yang terjadi, UMKM adalah sebagai penyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terbesar serta paling banyak menyerap lapangan kerja dan relatif tahan terhadap krisis keuangan.
“Atas pertimbangan tersebut, maka UMKM harus benar-benar dilindungi dan dibina melalui intervensi kebijakan Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM sebagaimana diusulkan Pemko Medan,” kata juru bicara F-PDI Perjuangan Edward Hutabarat dalam Jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan Terhadap Pendapat Kepala Daerah atas Ranperda Inisiatif DPRD Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM di Gedung DPRD Medan, Selasa (31/1).
Berdasarkan data yang dikeluarkan Pemko Medan melalui Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, ungkap Edward, tercatat 33.763 pelaku UMKM yang ada di Kota Medan hingga pertengahan tahun 2022.
F-PDI Perjuangan, meyakini jumlah itu akan bertambah sampai awal 2023.
“Dengan keberadaan pelaku UMKM yang sangat signifikan ini, tentunya perlindungan dan pengembangannya harus dilakukan secara serius dan berkesinambungan, baik itu menyangkut izin usaha, permodalan, penyediaan layanan bantuan dan pedampingan hukum, penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM,” ungkapnya.(LMC-02)
