Medan, 28/3 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menggelar silaturrahmi sekaligus diskusi dengan sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan unit Kantor Gubernur Sumut, Senin (27/3) di Aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Sudirman Medan.
Edy berharap, silaturrahmi yang turut dihadiri sejumlah OPD Pemprov Sumut tersebut bisa menuai manfaat untuk pembangunan provinsi yang dipimpinnya.
Pada sesi itu, ia juga menyinggung wacana pembangunan sport center di Desa Sena Kuala Namo Deli Serdang, yang akan menjadi tempat pembukaan PON 2024 dimana Sumut akan menjadi tuan rumah bersama dengan Aceh.
Namun hingga saat ini, areal lahan yang akan dibangun stadion dan sejumlah venue olahraga itu, masih bermasalah dengan sejumlah masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik dan menguasai lahan tersebut.
“Saya sampai dilapor oleh sejumlah orang ke KPK. Namun kalian hanya diam saja dan senyum-senyum,” kata Edy ditujukan ke sejumlah wartawan.
Dia menegaskan bahwa semua proses pembangunan di Sumut dilakukan dengan cara legal, termasuk pembangunan Sport Center di Desa Sena. Untuk itu Edy minta agar pers memberikan pencerahan ke masyarakat melalui pemberitaan.
“Tidak ada pekerjaan yang ilegal disitu, semua legal. Tapi malah ada yang melaporkan saya ke KPK,” kesal mantan Pangkostrad ini.
Edy menegaskan, jika lahan 300 Ha yang akan dibangun kawasan sport center itu masih lahan HGU PTPN hingga tahun 2028.
Lebih lanjut ia memaparkan, setiap orang yang memiliki lahan/tanah dipastikan punya asal usul, misalnya berupa harta warisan atau melakukan proses transaksi jual beli.
“Jadi jika tidak merasa punya warisan atau merasa tak melakukan jual beli jangan pernah berharap atau mengklaim sebagai pemilik lahan,” ucapnya.
Sehingga ia meminta agar pihak-pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan di kawasan sport center untuk jujur terhadap diri sendiri.
Pada kesempatan itu, gubernur juga mempertontonkan video yang menayangkan sejumlah petugas Satpol PP sedang ribut dengan para kaum ibu dari Kelompok Tani Sejahtera Deli Bersatu (SDB) di lokasi lahan sport center. Terjadi dorong mendorong, dimana para wanita paruh baya itu merusaha menembus pertahanan barisan Satpol PP sambil berteriak-teriak.
Para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani SDB itu bersikeras untuk tetap mendiami lahan mereka dan kembali bertani serta bertempat tinggal di kawasan itu.
Pertemuan gubernur dengan para wartawan unit kantor gubernur yang diketuai Ketua Forum Wartawan Zulkifli Harahap juga membahas sejumlah persoalan lainnya termasuk tentang serapan anggaran keseluruhan pemerintah setempat.
Pada kesempatan itu Zullkifli berharap, sejumlah OPD Pemprov Sumut juga senantiasa terbuka terhadap pers, sehingga muara ‘hantaman’ tidak cuma tertuju kepada gubernur.
“Wartawan sebagai mitra memang berperan mengedukasi masyarakat melalui pemberitaan, terutama terkait kebijakan-kebijakan Pemprov Sumut.Namun kami juga minta supaya pimpinan instansi bersikap terbuka dalam memberikan keterangan mengenai kinerjanya,” ucap Zukifli Harahap.
Wartawan, kata jurnalis senior ini sangat butuh kemudahan mengakses informasi dari OPD.
“Kalau soal keterbukaan Pak Gubernur telah kita akui, misalnya terkait proyek jalan Rp2,7 triliun yang dijelaskan dengan gamblang dan sangat jelas. Tetapi untuk OPD tidak semua terbuka seperti Bapak, kami masih kesulitan mengakses informasi dari OPD Bapak,” kata Zulkifli Harahap.(LMC-02)
