Medan, 10/4 (LintasMedan) – Anggota Komisi VIII DPR-RI Iskan Qolba Lubis mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhan Batu Utara hingga saat ini
belum ada mengusulkan status tanggap darurat bencana banjir di wilayahnya akibat tanggul Sungai Kualuh Jebol.
“Setau saya sampai saat ini Bupati Labuhan Batu Utara belum ada mengajukan usulan untuk status tanggap darurat penanggulangan bencana di daerahnya kepada pemerintah pusat. Saya juga sudah cek ke BNPB tidak ada ,” kata Iskan menjawab wartawan, pada acara sosialisasi penyusunan pemetaan resiko bencana DAS Asahan Toba, di Hotel Santika Medan, Senin (10/4).
Iskan didampingi Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr Raditya Jati menegaskan laporan dan usulan bupati setempat untuk status tanggap darurat bencana merupakan prosedur. Kemudian, kata Iskan DPR segera melakukan pembahasan anggarannya.
“Saya bilang juga, banjir di Labura itu sudah tiga kali terjadi dan sudah bisa dibantu dari pusat. Namun prosedurnya kan harus bupati dulu yang usulkan, Pemprovnya hanya sebatas administrasi,” katanya.
Lebih jauh Iskan menyampaikan bahwa baru-baru ini pihaknya juga langsung turun memberikan bantuan bencana kebakaran 14 unit rumah di Kabupaten Labura. “Kebakaran 14 rumah waktu itu juga dibantu kok, anggarannya dari Kementerian Sosial,” ujar politisi PKS ini.
Sementara itu Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan sedikitnya ada 12 ancaman bencana di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di Sumut. Ke 12 ancaman bencana itu diantaranya, tsunami, gempa bumi, banjir, longsor dan cuaca ekstrim. “Hampir semua wilayah menjadi ancaman. Namun biasanya baru dikatakan bencana apabila ada korban jiwa, sedangkan jika tidak kita hanya mengatakan sebagai fenomena alam biasa,” sebutnya.
Terkait ancaman bencana itu juga pihak BNPB terus melakukan sosialisasi pemahaman resiko kepada masyarakat. (LMC-02)
