Medan, 2/10 (LintasMedan) – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pihak sekolah wajib melaporkan jika ada siswa yang memiliki riwayat alergi makanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pihak sekolah harus segera berkordinasi atau meminta data ke orangtua siswa, apakah anaknya punya riwayat alergi makanan tertentu,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumut T. Agung Kurniawan dalam konfrensi pers di Medan, Rabu.
Menurutnya saat penyaluran MBG di salah satu daerah bahkan ada anak yang punya riwayat alergi makan nasi, maka untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat menunya diganti dengan kentang.
“Jadi jangan sampai ada siswa yang punya riwayat alergi, terhadap suatu menu tapi tidak terpantau oleh pihak sekolah dan akibatnya fatal, yang akan ditegur ya sekolahnya,” kata Agung.
Dia juga mengakui jika ada kemungkinan anak yang alergi mengkonsumsi telur, daging ayam, ikan laut, bahkan susu, maka akan dialihkan ke menu pengganti.
Sebagaimana diketahui program MBG di Sumut sudah berjalan dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 930 ribu orang, yang dilayani oleh 322 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemprov Sumut memperketat monitoring dan memperkuat penerapan Sertifikasi Laik Higien Sanitasi (SLHS).
Agung juga menambahkan dari 322 unit SPPG, tenaga kerja yang diserap sekitar 10.000 orang dan akan terus bertambah.
“Akan terus bertambah karena target kita 1.742 unit, dan dari yang aktif saat ini penerima manfaat program ini sekitar 930.000 penerima manfaat, jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan kita perlu kolaborasi, bersama-sama menyukseskan program ini,” kata Agung. Penerima manfaat terdiri atas golongan peserta didik yaitu pelajar mulai PAUD hingga SLTA dan golonan non peserta didik antara lain ibu hamil, menyusui dan balita.
Untuk mengantisipasi kejadian keracunan makanan, Pemprov Sumut juga akan memperkuat penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, untuk mencegah keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemprov Sumut juga akan melakukan monitoring ketat.
Sekretaris Dinas Kesehatan, Hamid Rijal menyebutkan SLHS menjadi syarat wajib bagi SPPG sebagai dapurnya program MBG saat ini. Oleh karena itu, Pemprov Sumut akan memperketat penerbitan sertifikat ini. Kemudian, Pemprov Sumut juga akan melakukan monitoring terhadap kedaluarsa, cara pengelolaan, kesehatan karyawan SPPG, packing dan distribusi makanan dan minuman MBG.
“Untuk makanan dan minuman, kita akan melakukan uji sample saat masih di dapur dan juga setelah sampai ke penerima manfaat, kita juga akan memonitor kesehatan yang bekerja, mereka harus dipastikan tidak dalam keadaan sakit yang menular,” ujar Hamid.(LMC-02)
