Medan, 6/3 (LintasMedan) – Persoalan limbah PT Kawasan Industri Medan (Persero) hingga kini tak kunjung selesai dan terus menjadi bahasan di Komisi D DPRD Sumut.
Pasalnya disinyalir banyak perusahaan yang beroperasi di sekitar PT KIM terus membuang limbah ke sungai dan mengabaikan kondisi lingkungan yang tercemar serta mengancam kesehatan warga.
“PT KIM ini sepertinya tidak peduli dampak lingkungan, jangan hanya karena mengatasnamakan tenaga kerja pada akhirnya justru merugikan Sumut. Terlalu banyak dewan menerima keluhan masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di kawasan KIM I tentang tercemarnya lingkungan mereka,” ungkap Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Nezar Djoeli, kemarin.
Namun yang disesalkan, pimpinan PT KIM terkesan tak menggubris panggilan Komisi D untuk membicarakan dan mendiskusikan persoalan itu. “Panggilan pertama sudah kita layangkan tapi mereka terkesan tidak peduli,” ujar Politisi Nasdem ini.
Anggota Komisi D Leonard Samosir mengatakan pencemaran lingkungan di kawasan PT KIM diduga terjadi akibat hanya sebagian kecil perusahaan yang menggunakan IPAL terpadu.
“Yang lainnya disinyalir langsung membuang limbah hasil usaha ke sungai,” katanya.
Seharusnya terkait persoalan tersebut, Pemprov Sumut dalam hal ini Balai Lingkungan Hidup (BLH) ikut bertanggungjawab.
DPRD Sumut, menerima informasi hanya 30 persen perusahaan yang beroperasi di sekitar PT KIM membuang limbah ke IPAL terpadu. Pihak perusahaan, kata Leonard beralasan 70 persen perusahaan mengolah limbahnya sendiri.
Padahal, kata politisi Partai Golkar ini, pembuangan limbah dengan cara sendiri-sendiri tersebut dipastikan tidak terkontrol. “Sedangkan kalau melalui IPAL terpadu tentu sudah lewat proses yang terkontrol,” katanya.
Di sisi lain, anggota Komisi C, Astrayudha Bangun juga menyampaikan agar pihak PT KIM bisa lebih memperhatikan persoalan limbahnya sehingga tidak menjadikan iklim investasi di Sumut justru terganggu.
“Jangan mentang-mentang bernaung di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lantas semena-mena dengan aturan yang diterapkan di Sumut,” kata elit partai Gerindra ini. (LMC-02)
