Senior Manager TPL Tagor Manik saat memberi keterangan kepada para wartawan, baru-baru ini.(Foto:LintasMedan/irma)
Aek Nauli, 10/4 (LintasMedan) – PT Toba Pulp Lestari berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan Danau Toba, termasuk menjadi salah satu lokasi agrowisata.
Direktur PT Toba Pulp Lestari (TPL) Leonard Hutabarat di Sektor Aek Nauli, Simalungun, Minggu, mengatakan, perusahaan itu selalu mengedepankan faktor kelestarian dalam setiap produksi yang dijalankan.
Karena itu, perusahaan yang bergerak dalam produksi bubur kertas (pulp) tersebut siap mendukung rencana pemerintah untuk mengembangkan Danau Toba sebagai destinasi wisata nasional.
Bahkan, TPL juga siap menjadi lokasi agrowisata untuk mendukung program pemerintah dalam menjadikan Danau Toba sebagai “Monaco of Asia”
“Pengelolaan yang mengedepankan lingkungan juga bagian mendukung agrowisata,” katanya.
Senior Manager TPL Tagor Manik membantah jika operasional perusahaan berstatus penanaman modal asing itu merusak lingkungan, terutama mencemarkan Danau Toba.
Selain itu, TPL juga tidak pernah membuang hasil pengolahan limbah ke Danau Toba sehingga dianggap mencemarkan kawasan strategis nasional tersebut.
“Hasil pengolahan limbah selama ini dialirkan ke Sungai Asahan yang bermuara ke Selat Malaka,” katanya.
Kemudian, dari 276.529 hektare hutan yang ada di kawasan Danau Toba, TPL hanya memiliki lahan pengelolaan seluas 2.624 hektare atau hanya 0,95 persen.
“Hanya 0,95 persen. Itu pun tidak semua yang dipanen,” kata Tagor.
Ia menambahkan, sejak reoperasional pada tahun 2003, TPL telah mengedepankan paradigma baru yang memadukan pengelolaan pabrik ramah lingkungan dengan aspek kepedulian sosial.
Paradigma baru itu adalah operasional yang ramah lingkungan, pengelolaan hutan yang berkesinambungan, dan memiliki tanggung jawab sosial.
Di antara bagian dari tanggung jawab sosial itu, TPL selalu mengutamakan putera daeah menjadi karyawan sesuai klasifikasi pendidikan yang dimiliki.
Kemudian, TPL selalu memberikan satu persen dari penjualan bersih, dan bukan dari keuntungan untuk membantu masyarakat yang berada di kawasan hutan yang dikelola perusahaan tersebut.
TPL juga siap menerima tim independen yang dibentuk Pemprov Sumut untuk memeriksa perusahaan itu, baik tentang lingkungan hidup, industri, mau pun berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.(LMC/rel)
