Medan, 15/1 (Lintas Medan) – Serapan anggaran P-APBD Kota Medan 2014 di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) untuk masyarakat miskin, dinilai rendah.
Minimnya anggaran tersebut, sekaligus membuktikan ketidakpedulian Pemerintah Kota (Kota) Medan akan nasib warga miskin dan anak jalanan.
“Sangat disesalkan anggaran untuk program pembinaan masyarakat miskin kita nilai sangat minim,” kata anggota Komisi B DPRD Medan, HM Yusuf AG, saat komisinya melakukan kunjungan kerja ke Dinsosnaker, Kamis.
Sebagaimana diketahui, Pemko Medan mengalokasikan anggaran untuk program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar Rp1,477 miliar dan terealisasi sebesar Rp 218.480.000 (14,79 persen).
Sedangkan anggaran untuk program pelayanan, rehabilitasi kesejahteraan sosial dari Rp1,380 miliar terealisasi Rp103.900.000 (7,53 persen).
Sedangkan program pelayanan administrasi perkantoran dari Rp757.252.000 terealisasi Rp653.756.134 (86,33 persen), program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp655.000.000 terelasisasi Rp663.236.520 (95,22 persen), program peningkatan sarana dan prasarana tahun anggaran 2013 Rp588.130.000 terealisasi Rp588.130.000 (100 persen).
“Dari gambaran angka tersebut terlihat jika Pemko Medan tidak peduli dengan kesejahteraan warga miskin,” katanya.
Dia meminta agar Kepala Dinas Sosnaker, Armansyah Lubis, mempertanyakan persoalan itu ke Wali Kota Medan.
“Kedepan jangan lagi seperti ini, program sudah dianggarkan dalam P-APBD 2014 tapi yang terealisasi tidak sampai 50 persen,” katanya.
Kadisosnaker Armansyah Lubis mengutarakan, tidak terealisasinya anggaran tersebut akibat efisiensi anggaran dan tidak adanya surat pencairan dana (SPD).
“Jadi bagian keuangan tidak mau mencairkan anggaran. Namun kedepan kita akan terus berkoordinasi dengan komisi B agar hal seperti ini tidak lagi terjadi,” katanya.(LMC-04)
