Ilustrasi - Aparatur Sipil Negara (ASN). (Foto: LintasMedan/dok)
Jakarta, 3/4 (LintasMedan) – Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta bersikap netral dan akan dikenakan sanksi jika terbukti terlibat dukung mendukung pasangan calon presiden 2019.
Menurut Kasubag Hubungan Media dan Antarlembaga Biro Humas Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Diah Eka Palupi kepada pers, di Jakarta, Rabu, ASN tidak boleh menunjukkan preferensi politik secara terbuka.
Disebutkannya, ASN yang tidak menaati hal itu dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010.
“Tidak boleh menunjukkan preferensi politik secara terbuka. Penerapan sanksi atas ketentuan mengenai netralitas merujuk pada PP Nomor 53,” paparnya.
Selain itu, sikap netral juga mesti ditunjukkan ASN melalui tiga hal, yakni pertama tidak mengikuti atau menghadiri atau mendukung kegiatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu pasangan calon.
Kedua, tidak menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian baik media cetak maupun media online (media sosial).
“Tidak menanggapi atau mendukung baik secara lisan maupun tertulis pada media cetak maupun media online,” ujar Diah. (LMC-03/dtc)
