Asahan, 16/7 (LintasMedan) – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tim Penggerak PKK Kabupaten Asahan, yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (16/07/2026) pukul 09.00 WIB.
Kegiatan ini dihadiri oleh para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Kabupaten Asahan, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik beserta jajaran, Ketua TP PKK Kecamatan, hingga kader TP PKK Desa dan Kelurahan.
Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik menyampaikan bahwa Rakornis merupakan forum strategis untuk membangun koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara TP PKK dengan perangkat daerah sebagai mitra kerja.
“Kegiatan ini menjadi wadah berdiskusi dan menyamakan langkah menyinergikan program dari tingkat pusat hingga desa, serta menyemangati pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sebagai bentuk partisipasi nyata membangun Kabupaten Asahan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan peran strategis gerakan PKK dalam mendukung terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045. Fokus utama saat ini sejalan hasil Rakernas PKK ke-X adalah menyukseskan Rencana Induk Gerakan PKK serta memperkuat tata kelola kelembagaan hingga tingkat kelompok Dasa Wisma.
Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyambut baik pelaksanaan Rakornis rutin ini sebagai sarana menyamakan persepsi antar tingkatan TP PKK. Ia menegaskan keberhasilan program PKK sangat bergantung pada dukungan penuh seluruh OPD sesuai bidang tugas masing-masing.
“Program PKK tidak bisa berjalan sendiri tanpa kerja sama erat dengan pemerintah daerah. Saya minta seluruh OPD memberikan dukungan maksimal, agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Bupati.
Poin penting lainnya, Bupati mengingatkan seluruh jajaran untuk senantiasa menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas, serta menjauhi praktik korupsi. Hal ini mengingat Kabupaten Asahan kini masuk calon Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi oleh KPK.
“Mari kita jaga amanah besar ini dengan bekerja profesional. Jangan sampai terjerat kasus yang merugikan masyarakat dan nama baik daerah,” imbuhnya.(LMC-02)
