Asahan, 1/9 (LintasMedan) — Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (31/8/2026). Rakor tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, menegaskan optimalisasi PAD menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, peningkatan PAD dapat dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya, menggali potensi pendapatan yang belum maksimal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat digitalisasi sistem guna meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik korupsi.
Agus Fatoni juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memperluas kerja sama dengan berbagai pihak serta memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara tepat. Ia menyebutkan, dengan adanya opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), daerah memiliki peluang meningkatkan penerimaan PAD karena sebagian penerimaan pajak tersebut dapat langsung menjadi sumber pendapatan daerah.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian target PAD harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia meminta seluruh kabupaten/kota bersama-sama mengoptimalkan sumber pendapatan, khususnya dari sektor PKB, terlebih dengan adanya kebijakan opsen PKB yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan.
Usai mengikuti rakor, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai wadah mempererat sinergitas antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap penyaluran DBH dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran sehingga pelaksanaan berbagai program prioritas daerah tidak mengalami hambatan.
Taufik juga meminta dukungan dalam sinkronisasi data perpajakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna menghindari tumpang tindih data serta potensi kehilangan pendapatan. Menurutnya, kesamaan dan akurasi data menjadi hal penting agar optimalisasi penerimaan daerah dapat dilakukan secara efektif serta setiap potensi pendapatan dapat dikelola sesuai ketentuan.
Bupati menegaskan seluruh upaya peningkatan pendapatan daerah pada akhirnya harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah yang dikelola secara transparan dan akuntabel, katanya, menjadi salah satu jembatan menuju peningkatan kesejahteraan rakyat. Rakor yang turut dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Gubernur Sumatera Utara, Forkopimda Sumatera Utara, para kepala daerah se-Sumatera Utara dan tamu undangan lainnya tersebut berlangsung aman dan lancar hingga selesai pukul 16.00 WIB.(LMC-02)
