Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, didampingi Bupati Nias Utara Ingati, menghadiri pembukaan Persidangan Majelis Sinode Banua Niha Kriso Protestan ke-58, di Gereja BNKP Hilimaziaya, Kecamatan Tolu, Nias Utara, Rabu (5/7). (Foto: LintasMedan/C-HZ)
Nias Utara, 5/7 (LintasMedan) – Bupati Nias Utara M Ingati Nazara berharap kepada para peserta Persidangan Majelis Sinode (PMS) Banua Niha Kriso Protestan (BNKP) ke-58 agar menjadikan penyelenggaraan kegiatan kegamaan tersebut sebagai momentum evaluasi atas berbagai upaya yang sudah dilakukan.
“Selain membahas beberapa materi utama, mari kita jadikan Persidangan Majelis Sinode Banua Niha Kriso Protestan ke-58 ini sebagai momentum untuk mengevaluasi, bersyukur, dan merenung apa yang telah kita capai dan apa yang belum,” katanya pada acara pembukaan PMS BNKP ke-58, di Kecamatan Tolu, Nias Utara, Rabu.
Acara pembukaan PMS BNKP ke-58 turut dihadiri, antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, anggota DPR RI Marinus Gea, Ketua PGI Pdt DR Henriette Lembang Hutabarat, Ephorus BNKP Pdt DR Tuhoni Telambanua, para bupati dan wakil bupati se wilayah Kepulauan Nias, dan tokoh masyarakat Sumut DL Sitorus.
Ingati menyatakan optimis bahwa para peserta PMS selain melakukan evaluasi kepengurusan lima tahun sebelumnya, juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan visi sentral BNKP untuk lima tahun mendatang.
Lebih lanjut bupati mengajak segenap peserta PMS BNKP untuk senantiasa ikut berperan aktif menyebarkan kasih persaudaraan dan toleransi di tengah masyarakat.
Sementara itu, Menkum dan HAM Yasonna Laoly mengharapkan agar Gereja BNKP maupun gereja di Indonesia tidak berdiam diri menyaksikan multi krisis yang melanda dunia yang juga berimbas ke tanah air.
“Sudah saatnya gereja-gereja di Indonesia tidak hanya berdiam diri atau sekedar saling mendoakan, tetapi harus melangkah lebih maju, yaitu menciptakan partnership yang kongkrit, kerjasama yang nyata untuk mengatasi kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme agama dan persoalan lingkungan hidup,” ucap dia.
Menurutnya, persoalan gereja dan bangsa tidak bisa diatasi oleh salah satu gereja saja, tetapi harus diatasi oleh partnership bersama gereja, bahkan bersama umat beragama lainnya.
“Saya percaya bahwa BNKP dalam menghadapi situasi politik, hukum dan HAM saat ini dapat menyikapi dengan bijak,” kata Yasonna. (LMC/C-HZ)
