Ilustrasi -Danau Toba
Medan, 15/3 (LintasMedan) – Ketua DPD KNPI Sumut Sugiat Santoso mengatakan kebijakan pemerintah pusat menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata berstandar internasional ‘Monaco of Asia’ dengan mendatangkan sejumlah investor asing jangan justru mengundang keresahan warga sekitar.
“Pemerintah sama sekali tidak melibatkan warga sekitar khususnya masyarakat suku Batak, bahkan juga terkesan tidak paham kultur agraris di wilayah itu,” katanya menanggapi wacana Danau Toba menjadi Monaco Asia, Selasa.
Padahal dikatakannya pariwisata di Danau Toba diyakini akan lebih berkembang jika didukung masyarakat sekitar.
Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, katanya, Danau Toba diyakini bisa menjadi kawasan wisata yang akan berdampak luas.
“Bahkan bukan hanya masyarakat yang ada di kawasan Danau Toba, tetapi semuanya akan bergerak,” paparnya.
Pembangunan suatu daerah, kata Sugiat harus benar-benar memberi manfaat secara ekonomi kepada warga di sekitarnya serta lebih memperhatikan kultur agraris masyarakat setempat.
Penataan yang di.lakukan secara tiba-tiba tanpa sama sekali melibatkan warga. kata dia dikhawatirkan bisa memicu konflik dan mengganggu kondusifitas di suatu wilayah.
Sugiat mengaku mendapat informasi investor asing sudah ‘mengincar’ untuk segera membangun puluhan hotel bertaraf internasional di sekitar kawasan wisata Danau Toba.
Kondisi ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah agar jangan sampai investor justru menjadi perusak hutan lindung bahkan merampas tanah rakyat di sekitar kawasan itu.
Dengan berdirinya puluhan hotel ‘pencakar langit’ di wilayah tersebut, katab Sugiat jangan sampai Monaco of Asia justru membuat masyarakat suku Batak yang sudah ratusan tahun bermukim di sekitar Danau Toba menjadi terusir.
Dia juga mempertanyakan bagaimana bisa puluhan hotel bertaraf internasional berdiri menjulang di antara kehidupan masyarakat yang dikenal sangat humanisme.
Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba dinilainya terlalu gegabah membangun suatu kawasan dengan tidak melibatkan masyarakat lokal.
“Harusnya wacana pemerintah untuk melakukan pembangunan semegah apapun dan dimanapun berada, baik itu infrastruktur maupun obyek wisata acuannya harus mampu mensejahterakan masyarakat setempat,” katanya.
Sebelumnya diperoleh informasi sejumlah investor salah satunya pengusaha Benny Basry disebut-sebut akan mendirikan hotel bertaraf Internasional di Kota Parapat.
Wacana membangun gedung hotel berbiaya Rp10 T serta berlantai 20 itu telah dicetuskan Benny Basri dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi baru-baru ini di Medan.
Sugiat menilai terjadi perbedaan yang sangat bertolak belakang antara program Badan Otorita Danau Toba bentukan pemerintahan Jokowi dengan program Geopark Kaldera Toba.
Padahal tujuannya sama ingin menjadikan obyek wisata Danau Toba berkelas dunia.
Namun untuk masuk dalam Geopark dunia tim harus mampu menjadikan obyek wisata Danau Toba memenuhi standard yang ditetapkan oleh Unesco atau Organisasi PBB itu.
“Kalau Geopark lebih kepada pembenahan nilai-nilai alam serta mengedepankan kultur masyarakat suku Batak yang agraris. Sifatnya bukan membangun gedung-gedung pencakar langit di sekitar obyek wisata Danau Toba,” ujarnya.(LMC-02)
