Medan, 10/11 (LintasMedan) – Hari Pahlawan 10 November diwarnai aksi menjurus anarkis massa yang berunjukrasa di halaman gedung DPRD Sumut, Selasa.
Ratusan mahasiswa mengatasnamakan Aliasi Tarik Mandat (ATM) Jokowi-JK akhirnya bentrok dengan aparat kepolisian yang sejak pagi sudah bersiaga di gedung wakil rakyat tersebut.
Hujan yang cukup deras tidak menyurutkan semangat massa yang mendesak agar aksi mereka diterima langsung Ketua DPRD Sumut, Ajib Shah.
Mereka bahkan tidak terima jika aspirasi mereka hanya diterima dua anggota DPRD Sumut, Sampang Malem dan Ikrimah Hamidy.
Massa mencoba meringsek masuk ke gedung DPRD Sumut, hingga terjadi saling dorong antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian.
Pihak pengamanan kemudian membubarkan aksi tersebut, menyebabkan para pendemo kucar-kacir.
Beberapa orang yang diduga sebagai provokator akhirnya diamankan aparat.
Dalam aksinya massa mendesak agar mandat yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla segera di cabut karena kinerjanya dinilai tidak memberikan perubahan terhadap sejumlah persoalan di Indonesia.
Koordinator aksi, Budi Siregar dalam orasinya juga mengatakan bahwa banyak sekali persoalan yang harus diperbaiki yaitu meluruskan kiblat Undang-Undang 1945 pra amandemen.
“Gerakan tarik mandat sudah saatnya digulirkan mengingat dua kondisi utama yang terjadi yaitu gerakan politik melawan kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat atas nama apapun, baik revolusi, reformasi ataukah gerakan tarik mandat presiden akan menjadi massif dan memiliki kekuatan besar dan semakin membesar jika syarat-syaratnya dapat terpenuhi,” kata Budi Siregar.
Mereka juga mendesak untuk memberantas mafia tanah, migas, beras, daging, sampai kepada mafia hukum. (LMC-02)
