Demokrat Nonaktifkan Anggota DPRD Sumut Mustofawiyah Terkait Suap

Medan, 30/3 (LintasMedan) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat segera menonaktifkan Mustofawiyah Sitompul, baik selaku kader maupun sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Itu sudah menjadi aturan dan telah disepakati dalam pakta integritas yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran partai (Demokrat). Ketika sudah menjadi tersangka maka secara otomatis dinonaktifkan sebagai pengurus maupun kader,” kata Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain saat dikonfirmasi lintasmedan.com, Jumat malam.

Ia menegaskan, dalam rangka memperkuat pencegahan korupsi seluruh kader Partai Demokrat telah menandatangani pakta intergritas, antara lain memuat kesediaan kader partai baik yang duduk di dalam eksekutif dan legislatif baik pusat maupun daerah untuk menjalankan program tata kelola yang baik (good governance), mencegah korupsi, serta mencegah penyalahgunaan APBN dan APBD.

Ia mengaku prihatin atas penetapan beberapa orang lagi pengurus dan kader Partai Demokrat Sumut dalam kasus suap oleh KPK.

Nama Mustofawiyah Sitompul termasuk salah satu dari 38 nama anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terkait dugaan menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Pada Pemilu legislatif 2014, Mustofawiyah kembali terpilih sebagai anggota DPRD Sumut untuk masa bakti 2014-2019 dan pernah menduduki jabatan sebagai ketua fraksi Demokrat di lembaga legislatif tersebut.

Selain Mustofawiyah, KPK juga menetapkan status tersangka terhadap anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut periode 2014-2019 lain, yakni Sopar Siburian dan Arifin Nainggolan.

Herri menambahkan, DPD Partai Demokrat Sumut akan menyiapkan pengganti antarwaktu (PAW) anggota Fraksi DPRD Sumut yang telah berstatus tersangka tersebut.

“Siapa penggantinya, ya sesuai dengan nomor urut pencalonan,” ujar Herri.

Sebagaimana diinformasikan, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 sebagai tersangka suap. Mereka diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Informasi itu didapat dari surat pemberitahuan penerbitan sprindik yang dikirim KPK kepada Ketua DPRD Sumut pada 29 Maret 2018. Wakil ketua KPK Basaria Pandjaitan membenarkan surat itu.

“Ya benar,” kata Basaria saat dikonfirmasi pers, Jumat (30/3).

Berikut nama-nama tersangka yang ada di dalam surat itu, Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M. Yusuf Siregar.

Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah Sitompul, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe, dan  Dermawan Sembiring.

Selanjutnya, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean. (LMC-03)