Anton Panggabean (LintasMedan/irma)
Medan, 10/2 (LintasMedan) – Kalangan DPRD Kota Medan menilai dinas kebersihan setempat tidak transparan soal penunggak retribusi sampah, terutama dari perusahaan pengembang (developer) perumahan dan hotel.
“Dinas Kebersihan Medan selama ini hanya sebatas mengeluhkan banyaknya penunggak retribusi sampah, tetapi tidak mengungkapkan secara transparan kalangan mana saja yang tidak kooperatif membayar retribusi sampah,” kata Ketua Komisi C DPRD Medan Anton Panggabean, di Medan, Rabu.
Dewan juga menyesalkan pernyataan Kepala Dinas Kebersihan Medan, Endar Sutan Lubis yang terkesan ‘buang badan’ menuding rendahnya PAD dari sektor tersebut akibat pengusaha hotel dan perumahan mangkir membayar retribusi sampah.
“Ini kegagalan Dinas Kebersihan jangan dibuang ke pihak lain. Berani pasang target berarti ada dasarnya dan memang sudah diuji kemampuannya,” katanya.
Elit Partai Demokrat ini bahkan mengaku tak yakin, pihak pengusaha yang punya lembaga resmi seperti hotel dan perumahan mewah menolak untuk membayar retribusi sampah tanpa alasan yang jelas.
Untuk itu, Anton minta Dinas Kebersihan membuka secara transparan ke publik pihak pengusaha hotel perumahan mana yang dimaksud tersebut.
“Kenapa harus ditutup-tutupi buka saja ke publik siapa yang dimaksud pihak Dinas Kebersihan itu siapa-siapa saja,” ujarnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Kebersihan Medan Endar Sutan Lubis mengungkap pihaknya hanya mampu merealisasikan Rp20 miliar dari target Rp27,5 M PAD untuk sektor retribusi sampah pada 2015.
Endar juga menambahkan hingga saat ini ada beberapa hotel di Medan yang tidak mau membayar retribusi sampah ke Pemko Medan, seperti hotel dan perumahan mewah.
“Kami sudah menyurati, namun mereka tetap menolak dengan dalih telah bekerjasama dengan pihak ketiga,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi C lainnya, Boydo Panjaitan mengingatkan kepada pihak yang bertanggungjawab mengelola retribusi sampah ini agar berhati-hati, karena persoalan yang menyangkut pendapatan dan keuangan daerah tersebut bisa menjadi kasus hukum.
“Sudah ada pengalaman di tahun 2011 hingga menyeret beberapa Lurah di Medan menjadi tersangka untuk kasus dugaan penyelewengan retribusi sampah,” kata politisi PDIP ini.
Untuk itu DPRD Medan kata Boydo meminta pernyataan tegas dan transparan dari Dinas Kebersihan Medan terkait kegagalan dalam menjemput PAD sektor tersebut. “Jangan sampai nanti dewan yang merekomendasikan agar pihak Kejaksaan turun,” ujarnya.(LMC-02)
