Madina, 26/1 (LintasMedan) – Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal (Madina) meminta kepala desa maupun kelurahan memverifikasi dan memvalidasi pendataan warga yang dinilai layak mendapat bantuan sosial dari pemerintah agar penerima manfaat tepat sasaran.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Sosial Madina, Taufik Lubis melalui Kabid Penanganan Fakir Miskin Dedi Armansyah, kepada lintasmedan.com, Selasa (26/1).
Menurut Dedi, data – data yang digunakan saat ini merupakan data lama dan banyak ditemukan ketidaksingkronnya termasuk nama dan NIK yang berbeda. Di samping kesejahteraan masyarakat juga kemungkinan telah berubah.
“Data ini data lama yang kita terima dari Kemensos. Masyarakat itu kan kehidupannya berubah – ubah. Kita minta Kepala Desa dan Kelurahan perlu memverifikasi data warganya kembali karena semua usulan itu kan dari sana,” kata Dedi.
Disebutkan, data dari Kementerian Sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2020, sebanyak 53.098. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diambil oleh Kemensos. “Jadi inilah penerima PKH, KIP, sembako dan bantuan dari Kementerian Kesehatan,” ujarnya.(LMC-04)
