Jakarta, 23/9 (LintasMedan)— Kelanjutan rencana pembangunan Jalan Tol Simpang Panei–Parapat menjadi salah satu fokus pembahasan dalam audiensi Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, dengan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirjen Kuathan) Kementerian Pertahanan RI, H. Haris Haryanto, di Jakarta, Selasa (22/9/2026). Pertemuan tersebut membahas pengembangan infrastruktur strategis di Kabupaten Simalungun, terutama dalam mendukung konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, pengembangan pariwisata, serta penguatan infrastruktur pertahanan di Sumatera Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Simalungun didampingi Sekretaris Daerah Simalungun Mixnon Andreas Simamora beserta jajaran perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida). Sementara itu, Dirjen Kuathan Kemhan didampingi Direktur Fasilitas dan Jasa (Dir Fasjas) Ditjen Kuathan beserta jajaran. Kehadiran jajaran terkait tersebut turut memperkuat pembahasan mengenai aspek teknis, perencanaan, dan strategis pembangunan infrastruktur.
Ruas Tol Simpang Panei–Parapat direncanakan memiliki panjang sekitar 40,36 kilometer, dengan sekitar 38 kilometer di antaranya melintasi wilayah Kabupaten Simalungun. Jalan tol tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas menuju Parapat dan kawasan Danau Toba sekaligus memperkuat keterhubungan Kabupaten Simalungun dengan jaringan jalan tol nasional. Hingga saat ini, proses perencanaan telah memasuki tahap penyusunan Basic Design dan Studi Kelayakan atau Feasibility Study (FS) dengan progres sekitar 90 persen.
Proses perencanaan tersebut melibatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Marga Waskita bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemerintah Kabupaten Simalungun memandang kelanjutan proyek ini sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain memperlancar mobilitas masyarakat, pembangunan tol diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap sektor perdagangan, investasi, pariwisata, distribusi barang dan jasa, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Bupati Simalungun menegaskan bahwa pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi memiliki kaitan erat dengan masa depan konektivitas dan perekonomian masyarakat Simalungun. “Dengan sekitar 38 kilometer ruas tol berada di wilayah kami, pemerintah daerah berharap proses perencanaan dan tahapan pembangunan dapat terus berlanjut hingga terealisasi,” ujar Bupati. Menurutnya, keberadaan jalan tol tersebut juga diharapkan membuka peluang investasi dan menciptakan aktivitas ekonomi baru di berbagai wilayah yang dilintasinya.
Selain membahas aspek konektivitas dan ekonomi, Pemkab Simalungun turut menyampaikan gagasan agar sebagian desain infrastruktur jalan tol dapat dipertimbangkan untuk memiliki fungsi tambahan sebagai landasan darurat pesawat tempur. Lokasi yang direncanakan berada sekitar tiga kilometer dari pintu Tol Simpang Panei. Konsep tersebut diusulkan agar dapat dipertimbangkan sejak tahap perencanaan dan penyusunan desain dasar sehingga aspek pertahanan dapat terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur sipil secara optimal.
Pihak Kementerian Pertahanan menyambut positif usulan tersebut. Integrasi fungsi pertahanan sejak awal perencanaan dinilai dapat memberikan manfaat strategis sekaligus menghindari kebutuhan penyesuaian konstruksi secara besar-besaran di kemudian hari. Dengan demikian, pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat diharapkan tidak hanya menjadi sarana peningkatan konektivitas dan penggerak ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat mendukung penguatan infrastruktur strategis dan ketahanan wilayah secara nasional.
