Yulizar Parlaurus gutan Lubis (kanan) didampingi sejumlah pengurus, dan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memberikan keterangan pers terkait a terkait pencopotannya akibat menolak mendukung Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus dalam pemilihan gubernur Sumut 2018, di depan kantor DPW PPP Sumut Jalan Raden Saleh Medan, Kamis (11/1). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 11/1 (LintasMedan) – Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) membantah kabar yang menyebutkan bahwa Yulizar Parlagutan Lubis dicopot dari jabatan ketua Dewan Pengurus WilayaH (DPP) PPP Sumatera Utara karena menolak pengusungan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus sebagai bakal pasangan cagub-cawagub Sumut.
“Isu liar seputar pencopotan ketua dan sekretaris DPW Sumatera Utara terkait pendaftaran pilkada sama sekali tidak benar,” kata Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi, di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, DPW PPP Sumut menolak mendaftarkan Djarot-Sihar ke KPU Provinsi Sumut untuk pemilihan gubernur (Pilgub) 2018, sehingga pendaftaran Djarot-Sihar diambil alih oleh DPP PPP.
DPP PPP, lanjutnya, bisa mengambil alih pendaftaran pencalonan calon kepala daerah tertentu apabila DPW atau dewan pengurus cabang (DPC) menolak.
“Hal itu sesuai dengan ketentuan UU 10/2016 tentang Pilkada dan secara rinci diatur dalam PKPU 3/2017 jo PKPU 15/2017 pasal 39 ayat 2, bahwa apabila pengurus provinsi atau kabupaten/kota tidak mendaftarkan paslon pilkada, maka DPP dapat mendaftarkan paslon,” paparnya.
Achmad Baidowi yang juga anggota Komisi II DPR itu menambahkan, kebijakan yang dilakukan DPP PPP di Sumut hanya sebatas mengambil alih pendaftaran pilkada.
Secara organisatoris kepartaian, ia mengatakan kendali tetap ada pada pengurus DPW/DPC Sumut saat ini.
“Selanjutnya terkait perbedaan pendapat selama proses pilkada, DPP PPP akan melakukan pendekatan persuasif kepada seluruh kader di daerah,” katanya.
Sementara itu, Yulizar Parlagutan Lubis kepada pers di Medan, Kamis, mengatakan, DPW PPP Sumut bersikukuh mengusung bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut beragama Islam, sesuai aspirasi masyarakat dan kader partai berlambang ka’bah di daerah tersebut.
“Kami siap menanggung segala risiko atas keputusan ini. Mengenai penonaktifan (sebagai ketua PPP Sumut), semua yang terjadi atas izin Allah,” katanya.
Secara kepartaian, ia menegaskan bahwa PPP tidak memiliki masalah dengan PDI Perjuangan yang terbukti mampu menyatukan persepsi dengan mendukung calon dalam pilkada di Kabupaten Batu Bara. (LMC-03/dtc)
