Muhri Fauzi Hafiz
Medan, 3/9 (LintasMedan) – Anggota Komisi A bidang hukum dan pemerintahan DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz meminta para kepala SKPD dan pengelola anggaran di lingkungan Pemprov Sumut untuk tidak menjadikan anggaran di unit kerjanya sebagai bancakan ataupun bagi-bagi proyek untuk kepentingan politis jelang Pilkada 2018.
“Anggaran bersumber dari APBD di sejumlah SKPD kita nilai cukup fantastis seperti di Biro Humas dan Keprotokolan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut misalnya,” kata politisi muda Partai Demokrat ini, Minggu.
Ia mengingatkan agar pejabat yang bersangkutan bisa mengelola anggaran tersebut secara transaran dan mengacu kepada efisiensi dan efektifitas karena semua pos pengeluaran bersumber dari uang rakyat tersebut akan dipertanggungjawabkan.
“Jangan justru anggaran ini menjadi bancakan dan kepentingan politis tertentu apalagi jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018 nanti,” ucapnya.
Selain itu dia juga meminta pimpinan Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Pemprov Sumut Ilyas Sitorus bisa bersikap bijaksana dan tidak terkesan justru membuat perpecahan di kalangan insan pers kantor Gubernur Sumut.
“Pemberitaan pers sangat menentukan bagi kondusifitas Sumut, apalagi menjelang Pilkada serentak,” ujarnya.
Dia meminta pihak Humas dan Protokoler Pemperov Sumut turut berperan serta melakukan pembinaan terhadap insan pers khususnya yang bertugas di lingkungan kantor gubernur setempat untuk menginformasikan seputar pembangunan dan kinerja pemerintah.
“Jangan Humas malah mengurusi soal politik, atau menggunakan anggaran untuk kepentingan politis, karena itu bukan ranahnya,” ujar Muhri.
“Lembu Gate”
Sementara itu Biro Binsos dan Kemasyarakatan Setdaprov Sumut selaku pengelola pengadaan 33 ekor hewan sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah juga mendapat sorotan masyarakat.
Dalam pengadaan hewan kurban bersumber dari APBD tersebut muncul istilah “lembu gate” yang dilontarkan oleh sekelompok jurnalis.
Namun Kepala Biro Binsos dan Kemasyarakatan Setdaprov Sumut, M. Yusuf mengaku heran dengan munculnya rumor yang menyebutkan di instansi yang dipimpinnya seolah-olah telah terjadi dugaan kasus penyimpangan pengadaan lembu kurban yang diistilahkan dengan “lembu gate”.
“Tidak ada “lembu gate” dalam proses pengadaan dan pendistribusian hewan kurban maupun daging kurban di Pemprov Sumut,” katanya.
Yusuf menegaskan, proses pengadaan dan pendistribusian hewan kurban dalam rangka memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah mengacu kepada aturan dan prosedur yang berlaku.
Dikatakannya, jika ada pihak-pihak yang menganggap proses pengadaan hewan kurban maupun pendistribuan daging kurban melanggar aturan, sebaiknya tidak membuat kesimpulan sendiri.(LMC-02)
