Langkat, 7/1 (LintasMedan)- Kalangan anggota DPRD Sumatera Utara mengingatkan semua pihak harus menjaga dan mengawasi jangan sampai terjadi perambahan hutan di sepanjang pembangunan jalan alternatif Karo- Langkat.
“Komisi D DPRD Sumut bersama pemerintah provinsi serta Pemkab Karo dan Pemkab Langkat sudah menjamin kepada Kemenhut, TNGL maupun Unesco, tidak akan terjadi perambahan hutan di kawasan jalan tersebut. Jadi mari kita awasi, jangan sampai para mafia kayu membabati hutan di kawasan TNGL terutama sepanjang jalur alternatif itu,” kata anggota Komisi D DPRD Sumut, Leonard Samosir saat komisi itu meninjau lokasi proyek jalan alternatif jurusan Karo- Langkat
bersama Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Sumut dan Bupati/Waki Bupati Karo.
Peninjauan ke lokasi proyek berbiaya Rp14,5 miliar dari APBD Sumut TA 2018 ini untuk memastikan apakah proyek tersebut sudah rampung 100 persen sehingga layak dilalui kendaraan roda empat.
Dewan berharap proyek tersebut segera beroperasi sehingga mampu mengantisipasi kemacetan arus lalu-lintas jurusan Medan-Berastagi.
Peninjauan dipimpin anggota Komisi D DPRD Sumut Drs Baskami Ginting didampingi Leonard Samosir, Dinas BMBK Sumut yang diwakili Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Binjai-Langkat Ir Moden Brutu bersama Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, Wakil Bupati Karo Cory Sebayang, Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Karo Ir Nasib Sianturi didampingi Camat Namanteran Dwikora Sitepu, Kades (Kepala Desa) Sukanalu Sentosa Sitepu dan Kades lainnya se kecamatan tersebut.
Sementara Baskami Ginting mengatakan pengaspalan jalan tersebut sudah rampung sekitar 90 persen.
“Meski pembangunan jalan alternatif membelah kawasan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser) sudah rampung namun proses finishingnya ditargetkan Januari 2019 baru tuntas,” kata Baskami.
Jalan alternatif ini, sebut dia juga perlu segera dibangun drainase agar badan jalan tidak cepat hancur karena tergerus air.
“Kita berharap kepada Dinas BMBK Sumut untuk segera mengajukan anggaran pembangunan drainase tersebut ke Gubernur dan DPRD Sumut, untuk dialokasikan di P-APBD 2019 atau di APBD 2020,” katanya.(LMC-02)
