H. Muhammad Subandi
H. Muhammad Subandi
Medan , 7/10 (LintasMedan) – Seleksi ulang lelang jabatan yang akan dilakukan Pemprov Sumut terhadap 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipastikan bakal menelan biaya yang cukup besar, juga waktu yang berlarut-larut.
Sementara hingga saat ini posisi pimpinan 9 OPD tersebut masih dijabat pelaksana tugas yang dikhawatirkan turut menghambat kinerja.
Untuk itu anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumut H Muhammad Subandi menyarankan Gubernur Edy Rahmayadi untuk membuka peluang peserta dari luar provinsi Sumut boleh mengikuti lelang jabatan.
“Agar diperoleh hasil maksimal sesuai ekspektasi gubernur, buka saja peluang secara nasional. Yang penting dijalankan sesuai mekanisme dalam berkompetisi sehingga hasilnya benar-benar mampu untuk mewujudkan visi misi menjadikan Sumut Bermartabat,” kata Subandi Senin (7/10).
Seperti diketahui para peserta lelang jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Sumut yang telah mengikuti proses seleksi beberapa waktu lalu hingga saat ini tak kunjung dilantik.
Akhirnya Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memutuskan akan melakukan lelang ulang karena dinilai hasilnya tidak memenuhi ekspektasi yang diinginkan.
Ia bahkan menilai para peserta seleksi belum layak memikul jabatan eselon II sehingga akan dilakukan seleksi ulang untuk 9 OPD itu.
Untuk seleksi eselon II di RS Jiwa Prof Ildrem, sudah dibuka pendaftarannya sejak 1 Oktober 2019, menyusul kata gubernur 8 OPD lainnya.
Selain menyarankan gubernur membuka peluang bagi peserta luar daerah untuk ikut lelang, Subandi juga mengapresiasi wacana gubernur Edy Rahmayadi yang ingin membentuk ulang panitia seleksi (pansel) lelang jabatan.
“Dewan menginginkan proses lelang ini betul-betul dilakukan secara profesional dan sesuai visi misi Sumut bermartabat,” ujarnya.
Dia yakin sebenarnya banyak para peserta di lingkungan OPD Pemprov Sumut yang punya kemampuan sesuai kriteria yang dipersyaratkan.
Hanya saja, Subandi memprediksi mereka merasa pesimis untuk ikut serta, karena adanya dugaan proses seleksi tidak dilakukan secara independen, bahkan mengedepankan faktor “like and dislike atau karena kedekatan.
“Jadi kedepan buka saja kesempatan seluas-luasnya. Jangan lagi sampai diulang-ulang terus sebab proses lelang ini menelan biaya yang cukup besar,” ucapnya
Adapun jabatan eselon II di 9 OPD yang diseleksi ulang adalah, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan.
Kemudian Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Muhammad Ildrem.(LMC-02)
