Medan, 28/11 (LintasMedan) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Utara mempertanyakan penggunaan dana hutang senilai Rp5.6 triliun yang akan dipinjamkan Pemprov Sumut ke PT
Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada APBD tahun 2021.
Gerindra minta agar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi benar-benar memperhatikan penggunaan dana tersebut, sebagaimana tujuan awal untuk lebih memperioritaskan pemulihan ekonomi guna
mengejar keteringgalan pembangunan daerah ini.
“Penggunaan dana Rp5.6 triliun ini harus benar-benar menjadi perhatian serius, agar pembbangunan tetap sesuai dengan apa yang direncanakan dalam RPJMD dan visi misi gubernur,” kata
juru bicara Gerindra Aulia Aqsa, saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap nota keuangan dan rancangan APBD Sumut tahun anggaran 2021.
Meski Gerindra menyatakan menyetujuan rancangan APBD tersebut untuk disahkan menjadi Perda APBD tahun anggaran 2021, namun disertai sejumlah catatan dan kritik.
Sebab fraksi ini menginginkan penggunaan APBD tahun anggaran 2021 senilai Rp13.7 triliun benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya.
Apalagi, Gerindra berpandangan bahwa gubernur Edy Rahmayadi terkesan kurang sensitif dalam upaya pemulihan ekonomi rakyat dan peningkatan ketahanan pangan di masa pandemi covid-
19 ini, terlihat dari minimnya jumlah anggaran di berbagai OPD yang idang kerjanya bersentuhan langsung ke sektor perekonomian dan pangan.
Terkhusus dana pinjaman Rp 5.6 triliun peruntukannya justru dinilai tidak sesuai dengan niat untuk pemulihan ekonomi nasional.
Faktanya, kata Aulia pinjaman tersebut malah seutuhnya digunakan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan pembangunan infrastruktur olahraga.
“Terkesan tidak menyentuh sektor perekonomian dan bahkan sektor pangan,” ujarnya.
Sebagaimana rinciannya penggunaan anggaran pinjaman tersebut, di antaranya untuk pembanguan iinfrastruktur kesehatan lebih kurang Rp 900 miliar, infrastruktur jalan dan jembatan Rp2
miliar dan untuk pembangunan infrastruktur olahraga Rp2.7 triliun.
“Fraksi Gerindra minta agar ada pembahasan khusus antara eksekutif dan legislatif untuk rencana gubernur meminjamkan dana ke PT SMI. Jangan sampai pinjaman justru menjadi ‘malapetaka’
dan menjadi beban rakyat di kemudian hari,” katanya.
Apalagi pembayaran hutang daerah tersebut tentu dari hasil pajak rakyat sehingga dikhawatirkan nantinya akan meninggalkan jejak yang tidak baik untuk provinsi Sumut.
Pada kesempatan itu F Gerindra juga menilai hingga lebih dua tahun masa kepemimpinan pemerintahan Sumut periode saat ini namun sama sekali belum memiliki gebrakan yang monumental
dan bisa menuai maanfaat langsung bagi rakyat Sumut.
“Gubernur jangan terlalu percaya diri bisa bekerja sendiri dalam membangun Sumut dan ini perlu menjadi renungan,” ujarnya.
Gerindra menginginkan Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi dan wakilnya Musa Rajekshah bisa membangun relasi yang baik ke pemerintah pusat serta
memanfaatkan tim percepatan pembangunan yang telah dibentuknya sendiri.
“Ini penting agar Sumut bisa menikmati kucuran program pembangunan dari pemerintah pusat ke daerah ini,” ucapnya.(LMC-02)
