Ilustrasi
Medan, 5/1 (LintasMedan) – Musyawarah Daerah dan konsolidasi Partai Golkar Sumatera Utara kubu Agung Laksono di Medan, Selasa, menghasilkan rekomendasi untuk penyelenggaraan musyawarah nasional (Munas) bersama.
Rekomendasi diserahkan Ketua Partai Golkar Sumut Terpilih Rajamin Sirait kepada Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar Lauren Siburian.
Menurut Rajamin, munas bersama tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik internal yang terjadi di parpol berlambang pohon beringin itu.
Penyelesaian itu sangat penting agar Partai Golkar bisa menyatukan potensi dan kekuatan untuk memberikan kontribusi maksimal dalam pembangunan bangsa.
Munas bersama tersebut akan diikuti seluruh pengurus partai, baik kubu Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie mau pun kubu Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.
Melalui munas bersama itu, diharapkan seluruh kader Partai Golkar yang berbeda pendapat dapat disatukan kembali untuk meraih kejayaan parpol yang identik dengan warna kuning tersebut.
“Mereka semua keluarga kita, tidak ada permusuhan antara kader Partai Golkar, melainkan perbedaan pendapat,” katanya.
Rajamin Sirait juga mengharapkan seluruh kader Partai Golkar untuk menahan diri dan berhenti untuk mengeluarkan pernyataan yang bersifat provokasi atau menghalangi upaya menyatukan potensi partai.
Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar Lauren Siburian mengatakan, munas bersama tersebut merupakan jalan komprehensif yang kultural untuk menyelesaikan masalah internal Partai Golkar.
Rekomendasi yang dihasil dalam konsolidasi dan musda tersebut juga mendesak Mahkamah Partai Golkar untuk segera memutuskan panitia dan jadwal munas bersama.
Rekomendasi itu berisi desakan agar Mahkamah Partai Golkar untuk memutuskan pergantian pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di DPR RI.
“Nanti akan saya bawa rekomendasi ini ke Jakarta untuk diserahkan ke Mahkamah Partai yang dipimpin Prof Muladi,” katanya.
Ia menjelaskan, munas bersama itu sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah intenal dari tingkat pusat hingga daerah.
Awalnya, muncul keinginan agar masalah internal tersebut diselesaikan dari daerah dan dilanjutkan hingga tingkat pusat.
Namun cara itu diperkirakan akan menghabiskan waktu yang cukup lama, bahkan berpotensi gagal jika kalangan elite Partai Golkar belum disatukan terlebih dulu.
Karena itu, muncul wacana munas bersama agar masalah itu diselesaikan di tingkat pusat terlebih dulu sehingga penyelesaian di tingkat daaerah lebih mudah.(LMC-02)
