Medan, 19/11 (LintasMedan) -Penyelenggaraan Festival Danau Toba terus menuai kritik sejumlah kalangan, pada setiap pesta akbar itu digelar. Banyak komentar yang menuding program Dinas Pariwisata yang menelan anggaran untuk tahun ini mencapai Rp4.2 M, terkesan dipaksakan dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. FDT bahkan dituding tidak menuai manfaat bagi perekonomian masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar Danau Toba.
Kali ini kritik datang dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara daerah pemilihan Sumut XI (Karo, Pakpak Bharat, Dairi) Astrayuda Bangun.
“Untuk gelaran FDT 2015i tuan rumah Tanah Karo, namun saya menilai sama sekali tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat,” kata Astrayuda, Kamis.
Dia menyesalkan, karena seharusnya dana senilai miliaran Rupiah tersebut bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti membantu pengungsi Gunung Sinabung.
Ironisnya, event yang bersumber dari dana APBD dan APBN ini justru digelar di hotel mewah.
Padahal tujuan dari penghelatan Festival Danau Toba sendiri adalah untuk mempromosikan Danau Toba sebagai ikon Sumut.
“Kenapa tidak dibuat di Tongging yang sudah jelas berada di pinggir Danau Toba. Bahkan objeknya di sana lebih jelas ada gunungnya dan danaunya,” kata anggota Komisi D DPRD Sumut ini.
Sebagai putra daerah Tanah Karo, ia juga merasa kecewa dengan sikap Pemkab Karo yang tidak mengundang sejumlah anggota DPRD yang berasal dari daerah tersebut. Bukan hanya dirinya, tetapi sejumlah anggota dewan Kabupaten Karo yang menjadi tuan rumah acara pun tidak menerima undangan.
Oleh karena itu, pihaknya menyarankan Menteri Pariwisata Arief Yahya yang dijadwalkan akan membuka event tahunan promosi budaya dan pariwisata Sumut itu tidak perlu menghadiri kegiatan yang tidak jelas tersebut.
“Kita minta Menteri Pariwisata tidak usah datang. Itu sama saja membuat malu Tanah Karo sendiri,” ujarnya.
Kemudian, anggota Komisi D DPRD Sumut ini juga akan meminta Komisi B untuk memanggil Dinas Pariwisata Sumut dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan dalam upaya meminta penjelasan terkait penggunaan anggaran untuk kegiatan yang dianggap tidak jelas pemanfaatannya.
“Pemprov Sumut diminta menegur Kepala Dinas Pariwisata. Buat apa menghabiskan dana miliaran padahal Sumut sendiri sedang mengalami kesusahan seperti ini,” katanya.(LMC-02)
