Ilustrasi
Medan, 28/4 (LintasMedan) – Kalangan anggota DPRD Sumatera Utara menilai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara Hasban Ritonga tidak punya kemampuan dalam mengelola anggaran, bahkan kerap menjadi sumber kegaduhan antara legislatif dan eksekutif.
“Untuk itu Plt Gubernur Tengku Erry Nuradi diminta segera mengambil langkah secepatnya terkait masalah ini,” kata anggota Fraksi Partai Golkar, HM Hanafiah Harahap, Kamis.
Menurut Hanafiah, kondisi ini merupakan bom waktu, jika Erry Nuradi tak kunjung punya keberanian dalam mengambil keputusan.
Sementara Hasban, kata Hanafiah juga tidak punya kemampuan hingga menyebabkan lemahnya tata kelola keuangan Pemprov Sumut.
Selain itu pengetahuan pejabat tersebut juga dinilai tidak kapabel.
“Bahkan paska Hasban dilantik sebagai Sekdaprov Sumut kerap menjadi sumber kegaduhan antara legislatif dan eksekutif dan berulang kali ditegur Plt Gubernur di paripurna agar menghadirkan pejabat struktural, namun itu saja tidak mampu dilaksanakannya,” sesal anggota Komisi C yang membidangi keuangan ini.
Hasban juga dinilai tidak mampu menyampaikan pandangan tentang peran dan fungsi pemerintah begitu juga dalam menjabarkan dan mengalokasikan APBD.
“Padahal sudah ada panduannya. Kita menilai dia tidak mampu, bukan tidak mau,” sebutnya.
Terkait kondisi ini Hanafiah menilai bahwa selama ini Pemprov Sumut terkesan sengaja menjadikan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebagai tameng.
“Ada kesan sepertinya sengaja menjadikan kesalahan itu seakan-akan ada di DPRD. “Ini yang harus diluruskan,” katanya.
Dia berharap agar kesalahan tata kelola keuangan 2010 dan diungkap pada tahun 2015 jangan lagi terulang.
Begitu juga jangan sampai pada tahun 2020, mereka yang duduk sebagai anggota dewan pada periode ini kembali dipanggil karena adanya kesalahan tata kelola keuangan dengan alasan ikut menandatangani APBD 2016.
Ia mengatakan, dewan menduga ada yang disembunyikan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang diketuai Hasban Ritonga kepada DPRD Sumut.
“Contohnya saja, buku APBD 2016 baru diterima anggota DPRD Sumut setelah lima bulan tahun anggaran berjalan,” katanya.(LMC-02)
