Madina, 21/5 (LintasMedan) – Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan semua instansi terkait dalam pelaksanaan menunda penetapan hasil pemilihan ulang sebelum memiliki kekuatan hukum tetap Pemilihan Kepala Daerah Mandailing Natal (Madina).
Ketetapan ini disampaikan melalui Hakim, Saldi Isra, usai mendengarkan kedua belah pihak dan akan berlanjut dengan sidang lanjutan hasil musyawarah majelis hakim dengan jadwal yang akan ditentukan.
“Memerintahkan kepada semua instansi terkait untuk menunda pelaksanaan tahapan dan tindakan administrasi maupun lainnya sampai adanya putusan mahkamah terhadap permohonan a quo yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,” bunyi pernyataan itu yang dibacakan Hakim Saldi Isra, usai mendengar jawaban dari pihak termohon.
Sidang kedua ini pihak termohon KPU, Bawaslu dan yang terkait telah memberikan jawaban atas gugatan pemohon pasangan calon Dahlan-Aswin, di gedung MK, pada Jumat (21/5).
Ketua KPU Madina Fadhillah Syarief ketika dikonfirmasi, memaknai hasil keputusan majelis hakim itu bukan membatalkan Pilkada melainkan menunda tahapan.
“Kalau kita maknai yang disampaikan majelis hakim tadi untuk proses pelantikannya tidak bisa dilaksanakan sampai keluar keputusan hakim,” kata Syarief.
Sebelumnya KPU Madina telah menetapkan Sukhairi-Atika (Suka) paslon terpilih dan telah di paripurnakan di DPRD. Dan dalam sidang ini, dalil-dalil pemohon telah dijawab sesuai dokumen-dokumen dan alat bukti termohon.
“Kami masih menunggu penetapan tertulisnya yang dibacakan tadi dari majelis hakim agar ada dasar kami menyurati DPRD Madina,” sebutnya.(LMC-004)
