Parapat, 21/8 (LintasMedan) – Masyarakat kawasan Danau Toba khususnya yang selama ini menggantungkan kehidupan dari usaha kerambah jaring apung (KJA) boleh bernafas lega.
Keresahan mereka terjawab setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memberi pernyataan tegas tidak akan menutup atau menghilangkan KJA yang merupakan sumber kehidupan masyarakat tersebut.
“Soal KJA di Danau Toba jangan dibesar-besarkan, masyarakat tidak perlu khawatir sebab pemerintah tidak akan menutupnya. Hanya dilakukan penataan,” tegas Jokowi di Parapat, akhir pekan kemarin.
Jokowi mengatakan pihaknya justru meminta dukungan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, agar apa yang secara maraton dilakukan pemerintah di Toba bisa terwujud dan memberi dampak positif kepada perekonomian daerah.
Presiden menyampaikan itu menanggapi pertanyaan dari seorang peserta pada pertemuan Jokowi dengan tokoh masyarakat, adat dan tokoh agama serta anggota DPRD se-kawasan Danau Toba di Hotel Inna Prapat Kabupaten Simalungun.
Hadir dalam kesempatan itu antara lain Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba.
Dalam pertemuan itu, Uskup Agung Medan Mgr Anicetus Bongsu Antonius Sinaga OFM Cap menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar KJA yang ada di Danau Toba tidak ditutup.
Sebab, KJA merupakan sumber pencaharian masyarakat di kawasan Danau Toba.
Sementara itu Tenaga Ahli Utama Kepresidenan Riza Damanik ketika dihubungi wartawan lewat telepon, Minggu juga kembali menegaskan pernyataan Presiden Jokowi.
Menurut Riza, pada prinsipnya KJA bukanlah ditutup tetapi harus dilakukan pengendalian dalam upaya menjaga kelestarian Danau Toba.
“Dikendalikan agar betul-betul bagus secara kemasyarakatan dan lingkungan karena prioritas pemerintah sudah jelas,” kata dia.
Presiden lanjut Riza, berkali-kali mengatakan, pariwisata dan perikanan harus bisa memajukan ekonomi daerah yang punya potensi seperti itu. Jadi, harus saling mendukung.
“Substansinya adalah apakah mengurangi atau menempatkan pada daerah tertentu. Itu yang akan diatur nantinya, skemanya harus jelas,” kata Riza.(LMC-02)
