Presiden RI Joko Widodo didampingi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (kiri) dan Wali Kota Binjai Amir Hamzah (kanan), memberikan keterangan kepada pers usai meninjau Pasar Brahrang, Binjai, Sumatra Utara, Jumat (25/8). Foto: LintasMedan/Setpres
Binjai, 25/8 (LintasMedan) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sistem yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah bagus namun tetap memerlukan evaluasi dan perbaikan.
Jokowi dalam keterangannya usai meninjau Pasar Brahrang, Binjai, Sumatra Utara, Jumat (25/8), menyebut lembaga antirasuah itu juga rutin melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
“Lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus. Tiap bulan juga ada OTT,” kata Jokowi menanggapi isu pembubaran KPK.
Meski demikian, Kepala Negara menyampaikan bahwa evaluasi tetap perlu dilakukan di semua lembaga negara, termasuk KPK.
“Mesti ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki, saya kira semua lembaga pasti ada kurangnya. Itu yang harus diperbaiki, harus dievaluasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menginginkan KPK berubah menjadi lembaga yang lebih kuat.
“Ini (KPK) sifatnya hanya komisi, menurut saya memang kurang kuat, jadi harus diubah,” kata Megawati di Yogyakarta, Selasa (22/8).
Megawati mulanya mengaku prihatin karena hingga kini masih muncul praktik korupsi yang mencerminkan dekadensi moral di Indonesia.
Dia mengaku memahami bahwa dasar pembentukan KPK berangkat dari belum optimalnya upaya pemberantasan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan.
“Lalu beliau (Bambang Kesowo) mengingatkan saya: ‘nanti ibu kalau enggak teken, ibu dibilang presiden yang tidak antikorupsi’. Wah betul juga, ya wis saya teken saja,” katanya.
Megawati berharap apa yang disampaikan tersebut tidak disalahartikan bahwa dirinya tidak setuju dengan adanya KPK. (LMC-BS)
