Medan, 18/9 (LintasMedan)- Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara, Erris J Napitupulu, mengingatkan seluruh media di Sumut untuk lebih cerdas dan cermat dalam memberitakan dinamika politik pasca penetapan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut.
Hal ini disampaikan Erris dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Kantor Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara (Bawaslu Sumut) pada Rabu (18/9).
Erris menegaskan, peran media sangat vital dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah masyarakat selama tahapan Pilkada. Media diharapkan tidak hanya menyajikan berita yang akurat dan berimbang, tetapi juga mampu menahan diri agar tidak terjebak dalam polarisasi politik yang dapat memicu konflik.
“Kami mengharapkan media di Sumut dapat lebih cerdas dan cermat dalam memberitakan setiap perkembangan terkait paslon yang telah ditetapkan oleh KPU. Saat seperti ini, media memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga suasana tetap kondusif, jangan sampai pemberitaan justru memprovokasi ketegangan di tengah masyarakat,” ujar Erris dalam forum tersebut.
Ia juga menyerukan pentingnya sinergi antara media dan Bawaslu Sumut dalam menangani informasi, terutama yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pilkada. Ia menegaskan bahwa setiap informasi yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran harus diproses secara objektif dan rasional, berdasarkan fakta yang telah diverifikasi.
“Media harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi terkait dugaan pelanggaran. Semua laporan harus diuji kebenarannya terlebih dahulu, jangan sampai media justru memperkeruh suasana dengan informasi yang belum terbukti atau bersifat spekulatif,” jelas Erris.
Pedoman Kode Etik Jurnalistik
Dalam kesempatan itu, Erris juga menekankan bahwa media harus memegang teguh Kode Etik Jurnalistik dan patuh terhadap ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Hal ini, menurutnya, penting untuk menjaga integritas pemberitaan dan memastikan proses Pilkada berjalan dengan tertib dan adil.
“Sebagai pilar keempat demokrasi, media harus menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya. Ini hanya bisa dicapai jika kita mengikuti kode etik dan aturan hukum yang ada. Kesalahan kecil dalam pemberitaan dapat menimbulkan efek domino yang berbahaya di tengah masyarakat yang sensitif terhadap isu politik,” tegasnya.
Sinergi untuk Kondusivitas Pilkada
Lebih jauh, Erris berharap agar media, Bawaslu, dan masyarakat dapat bersinergi dalam menciptakan suasana Pilkada yang aman dan damai. Media diharapkan tidak menjadi alat propaganda politik pihak tertentu, melainkan berperan sebagai penyalur informasi yang obyektif dan informatif.
“Bawaslu diharapkan lebih aktif dalam memberikan klarifikasi atau informasi terkait isu-isu yang beredar, sehingga media dapat membantu meredam potensi konflik. Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk memastikan Pilkada Sumut berjalan aman dan damai,” tambah Erris.
Pemaparan Erris ini mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan yang hadir dalam rapat tersebut, termasuk perwakilan media, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil. Semua pihak sepakat untuk memperkuat sinergi demi menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada Sumut 2024.
Dengan peran media yang profesional dan kerja sama yang baik antara media, Bawaslu, serta masyarakat, Erris optimistis bahwa Pilkada Sumut 2024 dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan demokratis. “Mari kita bersama-sama menjaga integritas demokrasi ini,” tutupnya.(LMC-02)
