Bakal calon presiden Ganjar Pranowo (kiri) bersama Ketua Umum Bersama Bergerak Membangun Nusantara (Bagarnusa) Timbul Sidauruk (kanan). (Foto: LintasMedan/dok)
Medan, 15/9 (LintasMedan) – Ketua Umum Bersama Bergerak Membangun Nusantara (Bagarnusa) Timbul Sidauruk menginginkan bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo konsisten memajukan ekonomi masyarakat terutama di kalangan akar rumput, jika kelak terpilih menjadi Presiden RI pada pemilihan presiden tahun 2024.
“Selain memajukan ekonomi, kita juga berharap Ganjar Pranowo mampu menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi,” katanya dalam sebuah diskusi terbatas yang digelar menjelang pelantikan dan deklarasi Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Bagarnusa Provinsi Sumatera Utara di Medan, Jumat (15/9).
Sesi diskusi terbatas tersebut turut menghadirkan beberapa kalangan akademisi, antara lain
dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Roy Fachraby Ginting, SH, M.Kn dan sosiolog dari Universitas Negeri Medan (Unimed) Dr. Bakhrul Khair Amal.
Menurut ketua umum (Ketum) salah satu organisasi relawan Ganjar Pranowo ini, keberpihakan ekonomi terhadap masyarakat di level akar rumput (grassroot) selama ini masih belum berjalan secara menyeluruh, termasuk dalam hal pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Mencermati kondisi tersebut, ia berharap Pemerintah perlu mengambil kebijakan proteksi terhadap UMKM dan ekonomi di tingkat menengah bawah, sehingga UMKM bisa berkembang dengan baik dan dampaknya bisa dirasakan masyarakat.
“Kebijakan ekonomi harus berpihak kepada rakyat dengan melibatkan masyarakat dalam aktivitas ekonomi agar berkontribusi terhadap perekonomian nasional dengan dilandasi semangat kebersamaan dan gotong royong,” ujar Timbul.
Pada kesempatan itu, dosen Unimed Bakhrul Khair Amal sependapat dengan pernyataan Ketum Bagarnusa Timbul Sidauruk.
Dikatakannya, permasalahan ekonomi berkaitan erat dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
“Oleh karena itu diperlukan penguatan sendi-sendi ekonomi, di antaranya melalui program-program strategis yang lebih berpihak kepada pemberdayaan UMKM,” ujar dia.
Sementara, dosen Fakultas Hukum USU Roy Fachraby Ginting berpendapat bahwa permasalahan ekonomi tidak terlepas dari masalah ketimpangan dan kemiskinan, oleh karena itu mutlak diperlukan suatu kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. (LMC-01)
