Madina, 19/6 (LintasMedan)- Data penerima bantuan dinilai tidak akurat, Komisi I DPRD Madina tegur inspektorat karena dianggap kurang melakukan pengawasan, Jumat (19/6), di ruang rapat DPRD Mandailing Natal.
Rapat yang dihadiri Asisten I Pemerintah Daerah Mandailing Natal, Badan Pusat Statistik dan 16 Camat dari 23 kecamatan membahas permasalahan data penerima Bansos yang menjadi polemik di tengah masyarakat.
Ketua Komisi I, Sobir Lubis mengatakan untuk mencari akar persoalan data, Camat harus hadir di tengah – tengah masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi.
“Peran Camat sangat diperlukan karena langsung bersentuhan kepada masyarakat di desa desa maupun kelurahan. Sudah 60% pengaduan masyarakat di Komisi I terkait masalah bantuan,” katanya.
Anggota komisi I Asmaruddin merasa kecewa atas ketidakhadiran Kepala Inspektorat Madina dalam pembahasan tersebut.
“Keributan berawal dari Inspektorat karena tidak ada pengawasan. Mundur jika tidak sanggup,” katanya kepada perwakilan Inspektorat menyikapi aksi aksi demo yang dilakukan masyarakat Madina beberapa hari lalu.(LMC-04)
