Suasana rapat konsultasi Komisi III DPRD Medan dengan Dinas Koperasi Medan, di gedung DPRD Kota Medan, Senin (25/9). (Foto; LintasMedan/ist)
Medan, 25/9 (LintasMedan) – Kalangan pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Kota Medan menilai upaya pemerintah mendorong para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Medan agar naik kelas diperkirakan masih sulit terealisasi, karena mereka masih dihadapkan dengan kendala akses pemasaran.
“Sebelum naik kelas, selamatkan dulu nasib mereka (UMKM). Selamat dulu baru naik kelas,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Medan Afif Abdillah saat rapat konsultasi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait Pemko Medan, di gedung DPRD Medan, Senin (25/9).
Menurutnya, Pemko Medan melalui Dinas Koperasi setempat perlu lebih fokus melakukan upaya penyelamatan nasib pelaku UMKM ketimbang menyusun program dan kebijakan yang bertujuan untuk membuat pelaku usaha naik kelas.
“Akses pemasaran sangat sulit. Kita mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk mendorong pelaku UMKM agar naik naik kelas, tapi selamatkan dulu di antaranya dengan pemberian bantuan tunai langsung,” ucap dia.
Disebutkannya, banyak pelaku UMKM di Medan pasca pandemi COVID-19 terpuruk dan bahkan bangkrut akibat menurunnya kinerja pemasaran usaha mereka.
Sementara, program pemberian bantuan langsung tunai kepada pelaku UMKM yang semula telah ditetapkan di APBD Kota Medan 2023 justru batal direalisasikan.
Padahal, sebut Afif, anggaran tersebut semula telah disepakati sebesar Rp8 miliar lebih dengan rincian bantuan tunai dialoasikan Rp5 miliar dan Rp3 miliar untuk bantuan peralatan usaha.
“Kita sangat kecewa dengan pergeseran anggaran itu. Pada hal, anggaran itu peruntukan penguatan ekonomi kerakyatan. Kita berharap kejadian seperti itu jangan terulang lagi,” ujarnya.
Pendapat hampir sama juga disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Medan Hendri Duin Sembiring yang menekankan bahwa pelaku UMKM di Medan perlu segera diselamatkan agar mereka mampu bertahan dan secara bertahap bisa kembali mengembangkan usahanya.
Sementara, anggota Komisi III lainnya yakni Mulia Syahputra Nasution mengatakan, mempertanyakan konsep, implememtasi dan progres naik kelas seperti apa.
“Bagi pelaku UMKM yang sudah mendapat pelatihan dan bagaimana jenjang kelanjutannya?. Sebab, masih banyak pelaku UMKM di lapangan yang belum memperoleh kesempatan mengikuti program pelatihan dan usaha mereka nyaris tutup,” ujar Mulia. (LMC-02)
