Madina, 21/1 (LintasMedan) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) membuka 1.008 kotak suara dan mengumpulkan sejumlah dokumen untuk dipersiapkan sebagai alat bukti menghadapi sengketa perselisihan hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Januari 2021.
Ketua KPU Kabupaten Madina Fadhillah Syarief, di Panyabungan, Kamis (21/1), mengatakan sejumlah alat bukti yang dipersiapkan tersebut disesuaikan dengan yang didalilkan oleh pemohon.
Sebagaimana diketahui, MK telah menerima gugatan pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Pilkada Madina, Muhammad Jafar Sukhairi-Atika Azmi Uttami dan paslon nomor urut 3 Sofwat-Zubeir kepada KPU Madina.
Kedua paslon peserta Pilkada itu menilai keputusan KPU Madina yang memutuskan pemenang Pilkada yakni paslon nomor 02 Dahlan Hasan Nasution-H. Aswin Parinduri tidak sah.
“Karena termohon adalah KPU Madina, maka kami akan menyiapkan segalanya sesuai materi gugatan,” kata Fadhillah.
Disebutkannya, dokumen yang disiapkan yakni Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Hadir Pindahan, formulir kejadian khusus/keberatan saksi dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam sidang gugatan.
“Semua dokumen yang akan dijadikan alat bukti tersebut difoto dan discan. Hasilnya akan diprint out untuk selanjutnya dilegalisir oleh pihak kuasa hukum KPU Madina,” ujarnya.
Terkait dengan perselisihan hasil Pilkada tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Madina, Joko Arief Budiono, mengemukakan bahwa gugatan yang disampaikan pasangan Muhammad Jafar Sukhairi-Atika Azmi Uttami kepada KPU Madina adalah hal itu wajar.
“Gugatan ke MK terkait perselisihan perolehan suara adalah suatu hal yang wajar dalam mencari keadilan bagi pasangan calon yang merasa dirugikan,” katanya. (LMC-05)
