Leonard S Samosir (Foto:LintasMedan/irma)
Medan, 7/3 (LintasMedan) – Anggota DPRD Sumatera Utara Leonard Surungan Samosir mendesak Pemerintah Provinsi Sumut membantu pembangunan embung di Kabupaten Dairi.
Wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan (Dapil) XI ini meminta pemerintah tidak ‘menganaktirikan’ pembangunan Kabupaten Dairi, Karo dan Pakpak Bharat itu.
Harapan itu disampaikan Leonard usai menerima aspirasi masyarakat saat melakukan reses di
Kecamatan Tigalingga, Gunung Sitember dan Tanah Pinem, Sabtu.
“Khususnya di daerah sulit air seperti di tiga kecamatan tersebut pembangunan embung harus menjadi prioritas guna meningkatkan produktifitas masyarakat yang mayoritas bertanam jagung,” katanya.
Kondisi sekarang, kata anggota Komisi D DPRD Sumut ini, tanaman jagung terancam gagal akibat kemarau berkepanjangan yang melanda daerah itu yang diperparah lagi dengan abu vukanik Gunung Sinabung.
Tanaman tertutup debu, sementara hujan yang diharapkan segera turun untuk menyiram dan membersihkan tumpukan debu juga tak kunjung turun.
Pembangunan embung dinilai sebagai langkah yang penting untuk cadangan air.
“Selain itu, warga juga berharap Pemprov Sumut membantu penggantian bibit yang hampir dipastikan mengalami gagal panen,” kata Leonard.
Disebutkan, Kabupaten Dairi merupakan daerah penghasil jagung terbesar ketiga di Sumatera Utara, dan tiga kecamatan dimaksud merupakan sentra budidaya terluas di Kabupaten Dairi.
Dia berharap, pada tahun anggaran mendatang porsi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) untuk Kabupaten Dairi, dapat lebih ditingkatkan.
Termasuk peran Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Sumut dalam pembenahan kawasan pemukiman, pembukaan dan peningkatan jalan usaha tani melalui program agropolitan dan penyaluran bantuan alsintan.
Terkait dengan hal tersebut, Leonard berharap pembukaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk wilayah Sumut XI meliputi Kabupaten Dairi, Tanah Karo dan Pakpak Bharat segera direalisasikan guna peningkatan dan pemerataan pelayanan dan Pembangunan.
“Selama ini, pembangunan dan kegiatan Dinas Tarukim yang diplot untuk wilayah Sumut XI sangat minim dan kalaupun ada, tetapi kurang pengawasan, serta terkesan kurang terencana,” katanya.(LMC-02)
