Medan, 5/1 (LintasMedan) – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) selama hampir tiga tahun terakhir dinilai tidak transparan soal alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), kata Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumut Rizaldi Mavi.
“Pemerintah Provinsi Sumut seharusnya senantiasa bersikap transparan ke publik soal penggunaan APBD, sehingga masyarakat mengetahui apakah anggaran itu benar-benar dialokasikan untuk kepentingan pembangunan mereka,” katanya di Medan, Senin.
Namun, menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut termasuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkesan tertutup dalam hal memberikan akses informasi mengenai pembangunan, baik perencanaan maupun pelaksanaan dan evaluasi kepada masyarakat.
Dikatakan Rizaldi, ketidaktransparanan Pemprov Sumut dan instansi di bawahnya dalam mengelola keuangan negara justru rentan memicu kecurigaan masyarakat.
Padahal, kata dia, publik butuh untuk mengetahui apakah APBD Sumut telah berpihak pada masyarakat atau tidak.
LIRA Sumut, lanjutnya, juga menyesalkan masih terjadi kebijakan penggunaan anggaran yang nyaris tidak menyentuh kepada kepentingan masyarakat, seperti menggelar kegiatan-kegiatan seremonial dan pemasangan baliho maupun publikasi bernuansa pencitraan terhadap Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
Ia mensinyalir, kebijakan yang mengarah pada inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara itu rentan membuka celah terjadinya pembengkakan atau mark up dan korupsi.
“Karena itu, LIRA Sumut akan terus mendorong adanya transparansi soal anggaran di daerah ini, mengingat uang yang ada adalah milik masyarakat yang harus digunakan secara transparan untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat ,” ujarnya. (LMC-01)
