Jakarta, 12/11 (LintasMedan) – Keputusan Mahkamah Agung (MA) menegaskan pengurus PPP 2014-2019 yang sah adalah hasil Muktamar VIII Jakarta di bawah Djan Faridz, bukan hasil Muktamar Surabaya, membuat Romahurmuziy (Romi) meradang.
Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya ini bahkan tegas mengumumkan persoalan ini sebagai awal perlawanan menyeluruh atas putusan kasasi MA.
“Dengan adanya putusan ini, maka majelis kasasi perdata MA kami nilai gagal memahami perselisihan parpol yang terjadi di PPP sebagaimana diatur UU 2/2008 jo. 2/2011 tentang parpol,” katanya seperti yang dikutip dari Detikcom, Kamis malam.
Menurutnya, MA sama sekali tak memahami AD/ART PPP yang merupakan hukum tertinggi di PPP.
MA kata Romi nyata-nyata melakukan kehilafan karena membajak kedaulatan tertinggi PPP dengan menyatakan pengesahan sebuah acara serupa Muktamar di Jakarta, namun tanpa pernah meneliti apakah sudah dipenuhi sesuai persyaratan AD/ART PPP.
“(MA) tidak melihat bahwa acara serupa Muktamar di Jakarta tersebut nyata-nyata dilakukan atas tipu-muslihat para pihak yang mengaku sebagai peserta secara tidak sah dan melawan hukum dengan memalsu mandat,” bebernya.
PPP kata Romi, sebagai partai politik yang berdaulat dan nyata-nyata memiliki struktur kepengurusan lengkap yang efektif ke bawah, menyerukan seluruh fungsionaris PPP melakukan perlawanan hukum di seluruh tingkatan dengan melakukan pelaporan pidana serentak atas adanya pemalsuan kehadiran peserta pada acara serupa Muktamar PPP di Jakarta 30 Oktober 2014 – 2 November 2014.
“Menyatakan PK (Peninjauan Kembali) atas putusan dimaksud yang didaftarkan pada kesempatan pertama,” ucap Romi.
Romi menuturkan, keabsahan sebuah kepengurusan parpol tidak ditentukan oleh selembar kertas yang diterbitkan pengadilan yang memihak, namun ditentukan oleh eksistensi seluruh anggota-anggotanya.
Dia juga menyatakan perlawanan sebagai wujud eksistensi pengurus PPP yang sesungguhnya, bukan pengurus jadi-jadian yang hanya dibentuk sesaat ada kepentingan dengan cara penunjukan yang sama sekali tidak dikenal dalam sejarah 43 tahun PPP.
“Perlawanan ini adalah ikrar sampai keadilan ditegakkan. Semoga kebenaran masih ada di bumi Indonesia,” tegasnya.(LMC/Dtc)
