Medan, 16/11(LintasMedan) – Puluhan massa dari Front Mahasiswa Nusantara Sumatera Utara (FMN-SU), berunjukrasa di depan Kantor Dinas Perhubungan Sumut, Senin.
Dalam pernyataan sikapnya mereka mengkritisi maraknya sejumlah dugaan praktik korupi yang seakan sudah tidak asing lagi dilakukan para elit dan pejabatdaerah ini termasuk di lingkungan Dishub Sumut.
“Padahal dampak prilaku korupsi sangat berbahaya dan menghancurkan perekonomian bangsa kita, akan tetapi mereka tidak mempedulikan akan bahaya tersebut,” teriak massa di bawah koordinator aksi Asmil Husayri dan kordinator lapangan Ridho Suwarno
Massa menuding kerusakan sejumlah ruas jalan lintas di Sumut akibat prilaku oknum di jajaran Dinas Perhubungan Sumut yang terkesan hanya mementingkan dan memperkaya diri dengan mengesampingkan masyarakat.
“Sejumlah ruas jalan bagaikan kubangan kerbau dan sangat membahayakan masyarakat penggunanya akibat muatan truk kelebihan tonase yang terkesan dibiarkan oleh petinggi Dishub Sumut demi keuntungan pribadi dan kelompok,” teriak massa.
Menurut pengunjukrasa, ini jelas sebagai tanggungjawab Anthoni Siahaan selaku Kepala Dinas Perhubungan Sumut yang saat ini justru ditunjuk oleh Plt Gubenur Sumut sebagai Pj Bupati Samosir.
Padahal di beberapa titik lokasi disediakan fasilitas jembatan timbang, namun kenyataannya praktik pungli diduga kerap terjadi dilokasi itu. Kondisi ini disinyalir terus terjadi selama bertahun-tahun tanpa tersentuh oleh aparat hukum di Sumut.
Massa dalam pernyataan sikapnya meminta Kejaksaa Tinggi Sumut untuk mengusut tuntas persoalan itu, termasuk sejumlah dugaan praktik korupsi lainnya di jajaran Dishub Sumut, antara lain: pengadaan komputerisasi yang diperuntukkan untuk akses online ke setiap UPT JT di seluruh Sumut yang diduga merugikan negara sebesar Rp4 Miliar.
Penerbitan Izin tower Operator Seluler diduga tidak mempunyai izin, pembuatan marka jalan senilai Rp 2 Miliar.
Selain itu, pengunjukrsa juga mendesak aparat mengusut tuntas dugaan praktik percaloan untuk pegawai di UPT jembatan timbang seperti UPT JT Tanjung Morawa I, UPT JT Tanjung Morawa II dan UPT JT Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, yang disebut-sebut sebagai tempat basah.
Massa juga meminta penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengusut dan memeriksa Kepala Dinas Perhubungan Sumut yang diduga ikut serta mendanai praktik suap interpelasi gubernur Sumut non aktif Gatot Pujo Nugroho dengan sumber dana disinyalir dikutip dari pegawai jembatan timbang, melalui oknum pejabat Dishub berinisial AA.
Aksi massa diterima Plt Kepala Dinas Perhubungan Sumut Darwin Purba yang berupaya membantah dan memberi penjelasan kepada pengunjukrasa serta berjanji akan membawa sejumlah tuntutan massa tersebut dalam rapat di internal instansi itu.(LMC-02)
