Ilustrasi - Kepala Lingkungan (Kepling) mengikuti apel gabungan di Medan. (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 25/1 (LintasMedan) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, sepakat membatasi masa jabatan kepala lingkungan (Kepling) yang diatur dalam rancangan peraturan daerah inisiatif tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepling.
“Selama ini aturan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepling di Medan tidak jelas,” kata Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung pada rapat paripurna, di Medan, Senin.
Menurut dia, ketidakjelasan masa jabatan dan tata pengangkatan Kepling tersebut rentan memunculkan persoalan-persoalan di tengah masyarakat.
“Bahkan di beberapa tempat diketahui jabatan Kepling dijabat secara turun-temurun dari satu keluarga,” ujar John.
Karena itu, pihaknya berharap rancangan peraturan daerah inisiatif tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepling dapat segera disahkan menjadi peraturan daerah.
Selanjutnya, Pemerintah Kota Medan akan mengeluarkan mekanisme dan aturan teknisnya yang dituangkan dalam Peraturan Walikota (Perwal).
“Dalam Perwal tersebut diatur secara tegas tentang periodesasi kepala lingkungan,” ujarnya.
Sebelumnya, beberapa fraksi di DPRD Medan mengusulkan agar seorang Kepling mencerminkan kompetensi, memiliki kredibilitas, berdedikasi dan dipilih langsung oleh masyarakat.
Usulan dan masukan lainnya, yakni Kepling tidak boleh terafiliasi dengan partai politik manapun, bukan pengurus organisasi kemasyarakatan pemuda, tidak berpoligami, minimal berpendidikan SLTA, usia maksimal 55 tahun serta bukan titipan lurah maupun camat. (LMC-02)
