Medan, 28/11 (LintasMedan) – Sikap Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara yang bersikukuh untuk terus melanjutkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan, justru menuai pro dan kontra di lingkungan lembaga legislatif itu.
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrat Muhri Fauzi Hafiz mengatakan pembentukan pansus pendapatan tidak efektif saat ini dan hanya membuang-buang anggaran saja. “Untuk setiap pembentukan Pansus tentu dibutuhkan anggaran yang cukup besar,” ujarnya kepada pers, kemarin.
Menurut anggota Komisi C DPRD Sumut itu, saat ini sebaiknya pimpinan DPRD Sumut dan pimpinan fraksi serta Banggar Legislatif segera menyampaikan permohonan audit investigasi ke lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar persoalan realisasi pendapatan bisa diaudit lebih rinci oleh pihak yang benar-benar teruji.
“Saya pikir lebih tepat untuk dilakukan audit investigasi kepada instansi pengumpul Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini Dispenda Sumut, dari pada DPRD Sumut repot-repot membentuk pansus pendapatan,” tuturnya.
Apalagi, kata Muhri sekarang sudah memasuki akhir tahun, dan sangat diperlukan suasana yang kondusif untuk kelanjutan pembangunan daerah ini ke depan.
Muhri juga mempertanyakan kinerja yang akan dilakukan Pansus jika kelak terbentuk, karena diyakini tidak akan mampu memperoleh rincian data, termasuk data pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
Dia mengaku pesimis Pansus DPRD Sumut mampu memperoleh rincian data pendapatan dari Pertamina, atau menelusuri pungutan pajak APU ke Inalum yang merupakan BUMN.
“Tapi kalau meminta lembaga tinggi seperti BPK RI yang punya tugas khusus dan ada Undang-Undang yang mengatur itu jauh lebih elegan dan profesional. Pansus tidak akan mampu membuka semua “misteri,” tentang pendapatan tersebut,” ucapnya.
Seperti diketahui paska terbakarnya gedung Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sumut di Jalan SM Raja Medan baru-baru ini, DPRD Sumut bersikukuh untuk tetap melanjutkan pansus Pendapatan, meski seluruh berkas turut musnah dalam insiden itu.
“Mungkin agak terkendala bagi pansus untuk nanti melakukan penyelidikan sejumlah persoalan penyebab tidak maksimalnya jumlah PAD Sumut selama ini. Apalagi semua berkas di kantor Dispenda telah habis terbakar. Namun pansus harus tetap berjalan,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, Astrayudha Bangun.
Terkait hal itu kalangan anggota Banggar DPRD Sumut mendesak pihak Dispenda Sumut untuk secepatnya memberikan keterangan secara resmi mengenai berkas-berkas apa saja yang ikut terbakar.
Anggota Pansus lainnya Darwin Lubis, dari Fraksi Hanura mengatakan pembentukan pansus saat ini sudah masuk pada tahapan persetujuan fraksi-fraksi dan akan direalisasikan usai pembahasan APBD.
Menurutnya seluruh fraksi di DPRD Sumut menyetujui Pansus Pendapatan ini, mengingat buruknya kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumut disertai dengan minimnya target PAD saat ini.(LMC-02)
