Nezar Djoeli. (Foto: LintasMedan/Irma)
Medan, 5/2 (LintasMedan) – Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Nezar Djoeli berpendapat, menyelesaikan masalah hukum di luar jalur pengadilan atau non-litigasi bisa menjadi alternatif menuntaskan sengketa pajak Air Permukaan Umum atau APU antara Pemprov Sumut dan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum.
“Proses perkara pajak APU sebaiknya diselesaikan melalui jalur non-litigasi, karena kami yakin Pemprov Sumut maupun PT Inalum sama-sama menginginkan sengketa pajak tersebut bisa segera berakhir,” katanya kepada pers, di Medan, Senin.
Menurut dia, alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan merupakan jalan praktis dan efektif bagi Pemprov Sumut maupun PT Inalum untuk membuat kesepakatan bersama dengan mengedepankan azas musyawarah mufakat.
Meskipun kata dia penyelesaian sengketa pajak melalui jalur non litigasi belum pernah ada di Indonesia, namun untuk persoalan Pemprov Sumut dengan PT Inalum sebaiknya segera dibuat.
“Penyelesaian sengketa pajak melalui jalur non litigasi itu bisa menjadi dasar untuk merevisi kembali Pergub No 24/2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air Permukaan di Provinsi Sumut. Solusinya ya dilakukan pertemuan antara PT Inalum, pihak Pemprov Sumut dan DPRD untuk merevisinya,” katanya.
Menurut Nezar jika hal ini dilakukan, diyakini persoalan tersebut segera dapat dituntaskan.
Karena hasil dari revisi Perda/Pergub setelah adanya proses musyawarah mufakat tadi bisa dibawa ke Pengadilan Pajak untuk menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan penyelesaian masalah tersebut.
“Jadi proses panjang sengketa pajak APU ini, jangan justru dianggap sebagai sebuah prestasi. Melainkan cuma lelucon yang dipertontonkan kepada rakyat Sumut,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem itu, menilai proses pemeriksaan perkara pajak APU antara Pemprov Sumut dan Inalum di Pengadilan Pajak Jakarta selama ini sudah berjalan satu tahun lebih, namun belum juga menunjukkan tanda-tanda bakal segera tuntas.
Selama beberapa kali proses pemeriksaan perkara tersebut berlangsung, banyak pejabat serta birokrat dari beberapa instansi terkait di lingkungan Pemprov Sumut dan bahkan legislator dari DPRD Sumut secara silih berganti turut diundang untuk menghadiri sidang di Pengadilan Pajak Jakarta.
Kalangan pejabat dan birokrat yang rutin diutus Pemprov Sumut mengikuti sidang perkara pajak APU biasanya dari beberapa organisasi pemerintah daerah terkait, antara lain Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Biro Hukum Setdaprov Sumut.
“Perlu diketahui, selama menghadiri undangan sidang tentu konsekuensinya ada biaya, butuh transportasi, akomodasi, dan menyita waktu,” ujar Nezar.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Sumut, Sarmadan Hasibuan menegaskan, pihaknya tetap serius memperjuangkan hak Pemprov Sumut terkait Pajak APU sesuai Perda dan Pergub.
Besaran pajak APU diatur dalam Perda Sumut No 1/2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumut dan Peraturan Gubernur SumutNo 24/2011 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air, Harga Air Baku dan Harga Dasar Air Permukaan di Provinsi Sumut.
“Persoalan perkara AP U memang cukup menyita waktu dan juga perhatian seluruh masyarakat Sumut termasuk anggota DPRD,” katanya.
Sebagaimana diketahui, pihak PT Inalum beberapa waktu lalu telah melayangkan gugatan atas kebijakan Pemprov Sumut karena menetapkan pajak APU terhadap BUMN itu sebesar tarif industri progresif, yakni Rp1.444 per meter kubik. (LMC-02)
