Medan, 26/4 (LintasMedan) – Seorang oknum petinggi PDI-P di Sumatera Utara diduga turut berperan untuk memenangkan puterinya yang ikut menjadi calon legislatif partai banteng tersebut, dengan cara-cara yang melanggar aturan Pemilu.
Informasi yang diperoleh dari seorang masyarakat yang tinggal di daerah pemilihan dua Kota Medan, oknum tersebut menurunkan tim sukses dengan mengintervensi sejumlah pejabat Pemko Medan seperti Camat, Lurah hingga kepala lingkungan di wilayah itu.
“Perangkat ASN di setiap kecamatan diharuskan mendapatkan 1000 suara untuk calon anggota legislatif tersebut,” ujar warga yang minta disembunyikan identitasnya.
Selain itu, kata dia jika mendapatkan target 1000 suara per kecamatan ada iming-iming akan memberikan dana puluhan juta rupiah kepada para oknum yang sudah bekerja.
Namun demikian upaya tim sukses si caleg ternyata tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari para aparatur sipil negara (ASN) tersebut, mengingat adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
”Pastilah jika para ASN mengetahui Undang-Undang tersebut takut, karena jelas ada sanksinya, makanya mereka bingung dan merasa tertekan, karena sebagai ASN seharusnya mereka dapat bersikap netral dan tidak boleh berpihak kepada siapapun,” kata warga itu.
Sementara Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap ketika dikonfirmasi terkait infomasi yang didapat awak media dari warga di dapil 2 menyebutkan bahwa saat ini banyak informasi yang masuk ke mereka (Bawaslu Kota Medan) terkait dugaan kecurangan yang dilakukan oleh calon legislatif.
Selaku badan pengawas pemilu, pihaknya hanya bisa melakukan tindakan jika ada pengaduan resmi yang disertai bukti-bukti yang bisa menguatkan.
“Laporan masyarakat, jika resmi diajukan untuk dilaporkan kepada kami dengan membawa bukti-bukti termasuk ada saksi. Kita akan langsung melakukan investigasi kelapangan dan mempertanyakan kepada Kepala Lingkungan, dan Kepling,” katanya.
Terpisah, Ketua DPD PDI-P Sumatera Utara, Japorman Saragih yang dikonfirmasi seputar adanya Caleg PDIP yang didyga mengintervensi pejabat Pemko Medan membantah informasi tersebut.
Japorman meminta agar wartawan tidak terus percaya atas informasi yang diterima.
“Itu nggak mungkin, apalagi jaman sekarang banyak sekali sorotan kepada Caleg-caleg,” ungkap Japorman.
Ditambahkan Japorman lagi, pihaknya tidak ada meminta bantuan kepada Camat dan Lurah dan Kepling untuk mendapatkan suara.
“Jadi tidak mungkin berani berbuat seperti yang diinformasikan tersebut, termasuk meminta bantuan dari Wakil Walikota Medan,” katanya.(LMC/rel)
